Indeks Bpip

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Muzani mengaku, Gibran sempat menanyakan kesehatan Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP dan sempat dibalas bu Megawati.

Presiden Prabowo dan Megawati, batal menghadiri acara Saresehan Kebangsaan yang digelar oleh BPIP dan MPR, Selasa (20/5/2025).

Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

Antonius Benny Susetyo atau yang lebih dikenal sebagai Romo Benny, meninggal dunia pada Sabtu (5/10/2024) dini hari.

Pembawa baki bendera Merah Putih dari semula Maulia Permata Putri dari Sumatra Barat menjadi Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur.

BPIP akhirnya meminta maaf dan mengizinkan Paskibraka perempuan mengenakan hijab saat upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih.

BPIP memastikan bahwa aturan yang melarang paskibraka menggunakan hijab saat pengukuhan dan upacara pengibaran bendera telah dihapus.

Kemenpora akan mencari solusi agar masalah tersebut selesai sebelum upacara berlangsung.

BPIP menyatakan menghormati paskibraka perempuan berhijab untuk tetap menggunakannya di luar acara pengukuhan paskibraka.

Sebanyak Rp45,59 miliar dari usulan anggaran Rp100 miliar pada 2025 digunakan untuk sosialiasi Pancasila melalui content creator, Youtuber, dan TikToker.

Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tak mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar BPIP & Jokowi di Riau.

BPIP bakal melakukan pendidikan eksekutif nasional kepada pegawai di BUMN untuk menangkal bibit radikalisme.

Berikut ini ulasan tentang profil BPIP yang mencakup sejarah, tugas, fungsi, dasar hukum pembentukannya.

Berikut profil Yudian Wahyudi, Kepala BPIP dan pernyataan kontroversinya. 

Benny menyebut MA perlu melakukan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Menurut BPIP, Peraturan Bersama 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sudah jelas mengatur kewajiban kepala daerah untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah.

BPIP menyebut KUHP yang berlaku saat ini adalah produk rezim kolonial. Oleh sebab itu, BPIP mendorong disahkannya KUHP yang baru.

Mulai tahun ini, ke-68 paskibraka akan dipegang langsung oleh BPIP.

BPIP menyebut tugas pembinaan ormas anti-Pancasila bukan ada di lembaganya saja, tapi harus melibatkan spektrum yang lebih luas.