tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tidak ribut tentang polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengakibatkan 75 pegawai KPK tidak lulus tes. Ia lantas membandingkan dengan lembaga Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang ternyata juga ada pegawai tidak lulus TWK.
"Soal tidak lolos uji TWK, sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya, bahkan di BPIP juga ada ya. begitu tes TWK, mereka ternyata tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan gitu?" tanya Moeldoko dalam keterangan, Rabu (26/5/2021).
Moeldoko mengatakan TWK tidak bisa dilihat sebagai alat dalam pelemahan KPK karena tes tersebut adalah upaya penguatan wawasan kebangsaan. Hal tersebut berlaku bagi senua pegawai pemerintahan. Penerapan pun tidak hanya di KPK, tetapi juga lembaga lain termasuk BUMN.
Ia lantas mengingatkan kalau semangat TWK sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi yang ingin lembaga antirasuah memiliki pegawai terbaik agar bisa memberantas korupsi dengan maksimal.
Mantan KSAD ini mengingatkan pula penerapan TWK merupakan tindak lanjut UU 19 tahun 2019 tentang KPK, PP 41 tahun 2020 tentang peralihan pegawai KPK sebagai ASN dan Perkom 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK sebagai ASN. Hal tersebut dilakukan demi mendapatkan pegawai KPK yang mampu memberantas korupsi dengan semangat merah putih.
"Langkah ini perlu untuk memastikan kita mendapatkan garda terbaik pemberantasan korupsi yang berintegritas dan berjiwa merah putih. Itu sebabnya apa yang telah dipikirkan kita bersama jadi jangan lah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya tetapi justru digoreng kanan-kiri akhirnya keluar dari substansi, tujuan yang hendak dicapai," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini mengakui TWK masih memerlukan perbaikan. KSP mendorong agar NU dan Muhammadiyah ikut terlibat dalam pengembangan TWK. Di sisi lain, KSP juga mendorong agar ada skenario dalam perbaikan wawasan kebangsaan bagi mereka yang belum lulus. Salah satunya dengan ikut sekolah kedinasan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Publik tidak perlu berpolemik untuk kepentingan bangsa.
"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," kata Moeldoko.
Purnawirawan bintang 4 ini pun mengajak publik tidak perlu ribut soal TWK KPK. Ia mengingatkan hasil TWK sudah keluar sehingga sebaiknya le,baga antirasuah fokus dalam pemberantasan korupsi.
"Sebaiknya kita sudahilah energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK. Perlu sikap bijak dari semua pihak untuk menyikapi situasi ini," kata Moeldoko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
