Indeks Tes Wawasan Kebangsaan

Ada banyak contoh Tes Wawasan Kebangsaan BUMN dan kunci jawabannya. Segera baca dan pelajari untuk mendapatkan hasil seleksi terbaik. Selengkapnya di sini.

Berikut adalah 15 contoh soal Wawasan Kebangsaan Paskibraka dan jawabannya.

Ombudsman RI menyurati Presiden Joko Widodo lantaran KPK dan BKN tak menjalankan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK).

Penjelasan bunyi Pasal 21 UUD 1945 mengatur tentang DPR dan terjadi sedikit perubahan serta pengurangan ayat sebelum dan sesudah amandemen.

57 Eks pegawai KPK membentuk IM57+ Institute, salah satu tujuannya merancang konsep pembentukan partai politik.

Apa saja perubahan Pasal 6 sebelum dan sesudah atau setelah Amandemen UUD 1945, termasuk penambahan Pasal 6A?

KPK telah memberhentikan 58 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, berikut kronologi lengkapnya.

Polri mengakui telah menjalin komunikasi dengan pegawai KPK yang dipecat.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan perekrutan ASN Polri mengikuti prosedur seleksi ASN pada umumnya.

Kebijakan Presiden Jokowi menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan pegawai 56 KPK sebagai ASN Polri adalah langkah benar sesuai hukum.

KPK memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat kepada 56 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengklaim urusan alih status pegawai KPK merupakan hal teknis yang ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara.

Komnasham menemukan dugaan pelanggaran HAM terhadap seleksi pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

518 pegawai KPK mendesak Firli cs untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

11 pegawai nonaktif KPK mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang kontroversial. 

Di tengah polemik peralihan pegawai ke ASN, KPK terus melantik penyelidik dan penyidik.

Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, & informasi terkait TWK KPK dirampungkan pada akhir Juli 2021.

Ombudsman memberi waktu 30 hari bagi KPK untuk menjalankan tindakan korektif dengan mengangkat 75 pegawai tak lolos TWK sebagai ASN.

Ombudsman menemukan banyaknya maladministrasi mulai dari proses pembentukan dasar hukum, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasilnya.

Ombudsman desak KPK jadikan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang terbukti malaadministrasi untuk jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.