Indeks Bnpt

BNPT membentuk duta damai yang bertugas menyebarkan virus-virus damai di dunia maya untuk melawan propaganda terorisme dan radikalisme.

BNPT membuat Program Deradikalisasi bagi para narapidana teroris yang masih berada di Lapas. Kebijakan ini dinilai tidak memiliki framework utuh yang melibatkan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kemenkumham, juga lembaga negara lainnya. Buktinya, Lapas justru bisa menjadi ajang rekrutmen.

Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut tuntas kasus ledakan bom di halaman Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana penanganan terorisme di Indonesia dimulai dari hulu dan dengan pendekatan hard approach dan soft approach salah satunya melibatkan mantan komandan jihad yang sudah baik untuk memberikan program deradikalisasi dan pencerahan yang dinilai akan lebih efektif.

BNPT akan menjadi pimpinan pelaksana satuan tugas antarkementerian dan lembaga untuk memberantas terorisme dan radikalisme. Saat ini satuan tugas tersebut tengah dirancang BNPT dengan melibatkan pejebat yang punya akses kepada menteri atau kepala lembaga.

BNPT berkolaborasi dengan Komnas HAM terkait penanggulangan terorisme yang sejalan dengan penegakkan hak asasi manusia. Implementasi tersebut diperlukan sebab dampak terorisme itu terkait hak manusia untuk tetap hidup dan mendapat jaminan rasa aman.

Keberadaan ISIS menjadi kekuatan terorisme baru yang membawa pengaruh radikalisme terus berkembang hingga melewati batas negara. Guna menghadapi fenomena terorisme lintas batas ini Indonesia meminta koordinasi dengan semua pihak termasuk negara-negara sahabat.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dikabarkan menerima dana operasional dari luar APBN. Kepala BNPT menegaskan pihaknya tidak menerima anggaran dari luar negeri atau selain dari APBN.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, korupsi, narkoba, dan terorisme adalah musuh besar negara yang harus dilawan. 

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian berharap, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memperkuat kerja sama kawasan regional dalam penanggulangan terorisme.  

Sosok Komjen Polisi Suhardi Alius dinilai tepat menjabat sebagai Kepala BNPT menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian. Suhardi dianggap menguasai penanganan terorisme sebab dia banyak bertugas pada bagian reserse, bahkan pernah menjabat sebagai Kabareskrim. 

Presiden Jokowi, Rabu (20/7/2016) resmi melantik Komjen Pol Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, dan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi akan melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (20/7/2016) besok. Namun, pihak Istana masih merahasiakan nama pengganti Tito tersebut.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris memuji Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian karena dinilai berhasil meringkus teroris yang diduga Santoso pada operasi Tinombala.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa mereka telah memiliki lembaga pengawas yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan audit keuangan mereka dalam tiga tahun terakhir pun berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian menegaskan, perang melawan terorisme saat ini sudah tidak bisa dilakukan pada level lokal saja, karena terorisme telah menggurita dan menjadi ancaman global.

Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyikapi kemungkinan pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Siyono. Komnas HAM telah menemukan beberapa indikasi awal terkait kasus ini, termasuk penyiksaan dan pelanggaran hak hidup.

Komisi III DPR menyarankan supaya Polri dan BNPT menggunakan momentum menyerahnya dua anggota kelompok Santoso untuk segera menangkap gerombolan ini. Komisi III DPR mendukung BNPT menjadi ujung tombak dari operasi penangkapan Santoso di belantara Poso.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawal pengusutan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono secara konsisten dan tuntas. Pasalnya, masyarakat berharap banyak pada komisi tersebut untuk membuka semua yang terjadi dalam kasus ini.

Bandan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak ingin disangkutpautkan dengan polemik tentang penyebab kematian terduga teroris Siyono yang dikaitkan dengan kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, BNPT dan Densus merupakan dua institusi yang berbeda.