tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada infiltrasi ideologi, yaitu paham radikalisme yang ingin menggantikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Infiltrasi ini muncul dengan cara-cara baru, halus, lembut, dengan pendekatan yang akrab, dan sering menyentuh hati.
“Sehingga banyak dari kita yang terbuai dan tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki Pancasila,” kata Jokowi saat menghadiri Deklarasi Kebangsaan Perguruan se-Indonesia Tinggi Melawan Radikalisme, di Peninsula Island, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Selasa (26/9/2017) seperti dilansir laman setkab.go.id.
Presiden mengaku bangga kepada pimpinan perguruan tinggi se Indonesia yang telah mendeklarasikan diri untuk terus berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jangan sampai kampus-kampus menjadi lahan penyebaran anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, kita harus basmi radikalisme agar persatuan dan persaudaraan makin kuat,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Presiden Jokowi meminta kepada seluruh rektor maupun direktur perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan kembali. Ia mengimbau agar ideologi Pancasila perlu dimasukkan pada sistem pendidikan, baik pada kurikulum, ekstra kurikuler, tempat kerohanian atau ibadah.
“Harus diajarkan toleransi, persaudaraan, jangan sampai menjadi ladang intoleransi. Tanamkan sejak penerimaan mahasiswa baru bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan kita,” kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menyatakan, pihaknya menemukan rektor yang terindikasi berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Hal tersebut ditegaskan Suhardi di hadapan sekitar 2.000 rektor dan direktur perguruan tinggi yang hadir dalam acara Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (25/9/2017).
“Tolong rekrutmen dosen hati-hati, karena kami sudah menemukan rektor yang terindikasi ISIS,” kata pria kelahiran 10 Mei 1962 ini, seperti dikutip Antara.
Suhardi mengaku, pihaknya sudah menghubungi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir agar diambil tindakan tegas. “Artinya infiltrasi, sudah ke berbagai macam bidang. Ini yang perlu kita waspadai.”
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ini menambahkan 'Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme' ini dilakukan dalam semangat menjaga keutuhan bangsa, dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rongrongan radikalisme.
Kedepan, kata Suhardi, aksi-aksi seperti ini harus terus dilakukan. Suhardi mengatakan, pemahaman pada Pancasila melalui pendalaman kegiatan akademik mengenai sejarah lahirnya Pancasila harus digalakkan.
“Perguruan Tinggi Indonesia harus menjadi pintu gerbang keberlangsungan Pancasila dan menjaga bingkai NKRI,” kata Suhardi.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
