Penyaluran beras lewat skema BPNT dianggap merugikan negara sebesar Rp5 triliun. Buwas menyebut banyak oknum mengambil untung dari subsidi pangan tersebut.
Perum Bulog menggandeng sejumlah perusahaan marketplace dalam memasarkan produk terbaru mereka berupa beras bervitamin yang dibanderol senilai Rp12.000-Rp20.000 per kg.
Soal pangan, pemerintahan Jokowi pada periode pertama tidak memiliki pencapaian berarti. Permasalahan terkait data dan koordinasi menjadi masalah utama yang menghantui.
Bulog dinilai bisa memanfaatkan instrumen lain untuk menyalurkan cadangan beras miliknya. Sebab, tak semua daerah punya infrastruktur yang memadai seperti ATM untuk menerima program BPNT.
Stok beras sebanyak 50.000 ton yang diserap pada 2015, 2016, dan 2017 telah dilepas Bulog dengan cara dijual, dibuang, dan disalurkan dalam operasi pasar.
Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai Bulog tidak akan bangkrut hanya karena program BPNT. Namun, ia mesti membenahi manajemen dan sistem bisnisnya agar bisa berkompetisi.
Bulog akan mengucurkan dana sekitar Rp231 Miliar untuk membiayai pembaruan peralatan 66 pabrik penggilingan padi yang berlokasi di sejumlah sentra produksi beras.
Khudori mengatakan, menurutnya operasi pasar seperti menggarami air laut. Itu membuat skema ini tidak adil, karena harusnya ketika subsidi pangan atau proteksi harga, operasi pasar tidak ada lagi.
Program beras sejahtera (rastra) mulai bertransformasi penuh menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bulog akan menjual beras dengan harga komersial agar stok yang masih menumpuk di gudang bisa terserap.
Penghapusan bantuan beras langsung dalam program rastra (beras sejahtera) menjadi bantuan uang tunai akan membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras yang diserap dari para petani.
Beras bulog dinilai oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat tak terserap dan bisa rusak jika Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tahun 2019.