tirto.id - Kementerian Sosial akan memberikan porsi lebih besar pada swasta untuk membagikan Bantuan Sosial (Bansos) beras sejahtera (rastra).
Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung menjelaskan, langkah Kemensos memberikan kesempatan lebih besar pada swasta dalam mengelola beras bantuan untuk masyarakat merupakan kebijakan pemerintah agar tak terjadi monopoli di tubuh birokrasi.
"Dalam Perpres 63/2017 tentang Bansos non Tunai, penyaluran dibuka ke Umum, Kemensos bekerja berdasarkan peraturan perundangan berlaku. Umum artinya semua boleh ikut tidak ada lagi monopoli," jelas Andi kepada Tirto, Rabu (3/7/2019).
Andi mengatakan, persoalan dari resiko monopoli yaitu adanya potensi pelayanan pemerintah pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi turun. Padahal, kata dia, pemerintah memiliki target membantu masyarakat yang membutuhkan untuk dibagikan haknya.
"Monopoli berpotensi berdampak buruk pada pelayanan bukan?" ucap dia.
Selain itu, mengenai adanya pengalihan tugas dari Bulog ke swasta juga merupakan strategi pemerintah untuk mengganti bantuan yang selama ini dilakukan. Kemensos berencana program rastra sejak tahun 2017 mulai digantikan oleh program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Sejak 2017 BPNT dimulai, berangsur rastra digantikan menjadi BPNT. Sekarang sudah 12,5 juta BPNT dan Rastra sisa 2,5 juta. InsyaAllah akhir tahun sudah enggak ada Rastra, diganti menjadi BPNT," tandas dia.
Sebelumnya, Direktur Bulog Budi Waseso menilai, program BPNT yang dikelola Kementerian Sosial tidak memposisikan Bulog sebagai penyalur terbesar. Porsi tersebut justru diberikan pada perusahaan swasta.
"Jangan dipakai untuk bisnis, ini kepentingan masyarakat kecil yang butuh bantuan, tidak untuk proyek mendapatkan sesuatu," kata Buwas, seperti dikutip Antara.
Menurut Buwas, program BPNT seharusnya dijalankan oleh negara atau BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk pengadaan beras ke daerah yang membutuhkan.
Namun, Kemensos memutuskan untuk memberikan porsi 70 persen pengadaan beras BPNT ke pasar bebas atau perusahaan swasta dengan letak wilayah yang mudah diakses.
Sementara itu, Bulog hanya diberikan opsi pengadaan beras di 30 persen wilayah sisa yang letaknya terpencil sehingga akan membebani besarnya biaya pengiriman yang harus ditanggung Bulog.
Buwas menilai, kondisi ini lebih mengakomodasi kepentingan para perusahaan swasta dan membuat Bulog kehilangan sasaran pasar penyalurannya.
Padahal, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog mencapai 2,2 juta ton dan perusahaan masih akan melakukan penyerapan beras saat panen raya hingga akhir tahun 2019.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
