Indeks Bencana Kekeringan

Dua provinsi yang berpotensi mengalami kekeringan pada pertengahan Juli tahun ini adalah Provinsi Papua dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

BPBD Sikka mencatat sebanyak 11 ribu KK terdampak bencana kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.

BNPB mengingatkan NTT, NTB, Bali dan Jawa Timur untuk bersiap menghadapi bencana kekeringan meteorologis.

Hubungan antara siklus air dengan bencana kekeringan bisa terjadi karena fenomena yang pertama mungkin berlangsung tidak normal.

14 daerah tersebut diprakirakan terlambat memasuki musim hujan karena sudah 60 hari lebih tidak mengalami hujan ringan.

Peringatan dini potensi kekeringan panjang dikeluarkan BMKG untuk beberapa wilayah seperti Jakarta Utara, Bali, dan beberapa wilayah di Jogja.

Meski kondisi kekeringan semakin parah dan anggaran distribusi air bersih menipis, BPBD Gunung Kidul belum akan mengeluarkan status darurat kekeringan.

Berdasarkan analisis update 20 Agustus 2019, seluruh zona musim di Banten dan DKI Jakana telah memasuki musim kemarau.

BNPB saat ini berfokus mengantisipasi dampak bencana kekeringan yang bisa memicu gagal panen di banyak wilayah. 

Daerah yang terkena dampak kekeringan adalah Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT.

BNPB mengidentifikasi sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.

BNPB mengatakan sampai saat ini sudah ada 1996 desa di tujuh provinsi yang mengalami kekeringan. Provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB.

Sejumlah daerah mengalami kekeringan dan diprediksi akan berlanjut hingga September 2019. Bagaimana pemerintah memenuhi pasokan beras saat persediaan air makin menipis?

INDEF menilai, daerah terdampak kekeringan yang kekurangan beras, bisa diberikan pasokan beras Bulog yang berlebih saat ini.

Perpadi memprediksi lahan padi yang rusak karena musim kemarau akan bertambah signifikan pada bulan Juli 2019.

Kementan mengklaim jika pemerintah mampu mengompensasi 9.940 Hektar luas padi yang tidak bisa berproduksi akibat kekeringan.

Musim kemarau berlanjut, Kementan memprediksi 102 ribu hektar Llhan padi kembali terdampak kekeringan.

Humas BNPB menyebutkan, sebanyak 2.809 warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau yang terjadi sejak awal bulan Juni lalu.

Berbagai upaya mengatasi kekeringan di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur dan terstruktur, agar setiap tahun wilayah Indonesia yang mengalami kekeringan semakin berkurang.

Data BPBD menyebutkan, wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami kekeringan meluas dari sepuluh desa menjadi 12 desa.