tirto.id - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan, kekeringan di Indonesia harus dilakukan dengan berbagai upaya serta cara-cara yang terukur dan terstruktur sehingga setiap tahun wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan bisa semakin berkurang.
"Misalnya ada provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki potensi kekeringan, harus ada data dan peta berapa jumlahnya dan berapa infrastruktur yang diperlukan untuk mengatasi setiap tahun," kata Dody di Jakarta, Jumat (5/7/2019) seperti dilansir Antara.
Menurut Dody, salah satu praktik terbaik mengatasi kekeringan pernah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, yakni pada 2013 dilakukan pendataan dan pemetaan di mana terdapat 900-an wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
"Saat ini, wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan di Jawa Timur sudah jauh berkurang, kurang dari 100 wilayah yang harus waspada menghadapi kekeringan," ujar dia.
Dody mengatakan, setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya-upaya mengatasi kekeringan seperti membangun embung-embung dan membuat sumur bor.
Karenanya, lanjut Dody, BPBD Jawa Timur tidak perlu meminta bantuan dana siap pakai dari BNPB. Sebab, Jatim bisa dikatakan sudah berhasil mengatasi kekeringan di wilayahnya,
Kekeringan yang terjadi di wilayah bisa diatasi sendiri oleh BPBD Jawa Timur karena jumlahnya sudah semakin berkurang dan infrastruktur untuk mengatasi sudah terbangun.
"Daerah lain bisa belajar dari Jawa Timur tentang bagaimana mengatasi kekeringan yang terukur dan progresif," tukasnya.
Editor: Maya Saputri
