Indeks Bencana

Prabowo mengatakan pejabat seharusnya datang ke lokasi bencana dengan tujuan yang jelas, seperti memberikan bantuan ataupun ikut memberikan solusi.

Menurut David, anggaran yang dibutuhkan untuk merekonstruksi Sumatra kemungkinan lebih besar ketimbang anggaran membangun Aceh pasca tsunami 2004.

Langkah ini mendesak untuk dilakukan, mengingat skala kerusakan yang masif dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana.

Perusahaan yang nanti terindikasi melakukan tindak pidana akan dikenakan biaya pemulihan kawasan hutan.

Sebanyak 4.273 dari 4.368 atau 97,8 persen menara BTS di wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara, telah kembali beroperasi.

Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah di 52 kabupaten terdampak bencana Sumatra dan bakal dialokasikan sebagai titik-titik relokasi para korban.

Namun, hingga kini, pemerintah tengah berupaya untuk mencukupi kebutuhan sandang, obat-obatan, serta air bersih untuk korban bencana di Aceh Tamiang.

Prabowo mengatakan dugaan pelanggaran tersebut kini telah menjadi perhatian pemerintah dan bahkan sudah mulai ditertibkan.

Kepala negara juga memastikan para pengungsi dalam kondisi baik dengan kondisi suplai makanan yang tercukupi.

MKK menilai langkah ini penting agar pembersihan bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Menag menegaskan sektor rumah ibadah menjadi mandat Kemenag yang harus dipulihkan secara terencana.

Selain tambang emas Martabe dan PLTA Batang Toru, operasional perkebunan kelapa sawit milik PTPN III juga disetop. Ketiganya beroperasi di hulu DAS.

Bibit Siklon Tropis 93S bisa saja mengalami evolusi menjadi badai. Kapan puncak risikonya? Simak infonya di sini.

Prabowo pun sempat mengenang akses ke Aceh Tamiang masih terputus saat berbicara dengan para pengungsi di posko pengungsian Aceh Tamiang.

Paket tersebut mencakup pelunasan tagihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga penghapusan tagihan BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim asuransi akibat bencana Sumatra diramal Rp492,53 miliar untuk properti, Rp74,50 miliar untuk kendaraan, serta eksposur BMN sekitar Rp400 miliar.

Eko menilai penguatan koordinasi kementerian/lembaga di bawah komando BNPB lebih baik daripada membentuk Kementerian Bencana sebagaimana gagasan Utut.

Perlakuan khusus ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko, agar bencana tidak berdampak sistemik.

Ketidaksiapan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan pemerintah dinilai jadi tiga faktor utama yang menyebabkan bantuan internasional sejauh ini masih ditolak.

Bencana di Sumatra dianggap akumulasi kesalahan dari pejabat-pejabat saat ini dan terdahulu dalam mengelola hutan dan lingkungan.