Indeks Bawaslu Ri

Bawaslu memastikan tidak akan tebang pilih terhadap pengawasan Pilkada.

Bagja mengatakan semua kecurangan pemilu bisa ditangani selama bukti memadai.

Menurut Bagja, sebagai penyelenggara, Bawaslu wajib menerima dan menjalankan putusan pengadilan.

Fickar sebut pernyataan Bawaslu bersifat tendensius dan minim kepekaan terhadap demokrasi.

Bawaslu menerima sekira 20-an aduan terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Belasan laporan sedang ditindaklanjuti.

Agus Rahardjo menjelaskan bukti tersebut seperti form Model C1 dan form Model D Hasil yang berubah banyak.

Bawaslu menemukan terjadinya gangguan keamanan dalam melakukan metode Kotak Suara Keliling saat Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Rahmat Bagja mengklaim setiap laporan dugaan penggelembungan suara selalu ditelusuri oleh Bawaslu RI.

Bawaslu RI memutuskan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan melanggar administrasi kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dugaan jual beli surat suara yang ditemukan oleh Migrant Care masih ditelusuri oleh Bawaslu. Sementara KPU mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Lolly sebut permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU karena sejumlah pertimbangan.

Sebanyak 200 hingga 300 orang dari relawan Ganjar-Mahfud akan melakukan aksi jalan kaki (long march) dari Patung Kuda ke Gedung Bawaslu.

Bawaslu RI meminta KPU RI segera memperbaiki data perolehan suara di Sirekap agar tak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

KPU dan Bawaslu diharapkan bersiap membenahi permasalahan di sisa waktu mepet menjelang hari pencoblosan.

Bawaslu mengakui telah mengirimkan surat imbauan kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan para menterinya mengambil cuti jika ingin melakukan kampanye.

Dalih Jokowi dinilai terkesan yang ia sampaikan adalah sebuah kebenaran yang harus didukung atau setidaknya tidak ditolak.

Tidak ditemukan keterangan resmi yang membenarkan klaim tentang Bawaslu mengancam akan mencabut status pencapresan Prabowo gara-gara ucapan tak etis.

Bawaslu bakal berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) parpol peserta Pemilu 2024.

Perludem sebut KPU dan Bawaslu perlu bersiap dan menyusun mitigasi risiko untuk menghindari kesalahan berulang.

Bawaslu kesulitan memaksimalkan pengawasan pada distribusi logistik karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog).