Indeks Batu Bara

Asosiasi Panasbumi menilai pemerintah seharusnya menjawab komitmen target 23 persen EBT pada tahun 2025 dengan strategi yang konkret.

Dandhy Laksono menilai menggenjot pariwisata sebagai sumber devisa bisa bermasalah jika dilakukan terburu-buru.

Aryanto Nugroho meminta, Presiden terpilih bisa mengurangi atau mengganti penggunaan batu bara yang bisa mencemari lingkungan.

Masyarakat Indonesia akan mengalami tekanan bila pemerintah memaksakan pola penanaman monokultur untuk kepentingan biofuel.

Paul menegaskan, kehadiran energi terbarukan juga tidak akan mengancam bisnis batu bara.

Penyediaan listrik Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebanyak 58,3 persen dari total daya terpasang.

Batu bara punya dampak lingkungan yang tak masuk dalam nominal harga, sehingga lebih mahal dari investasi energi baru terbaharukan (EBT).

Kementerian ESDM mematok Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Februari 2019 lebih rendah dari bulan sebelumnya. 

Pemerintah harus hati-hati dalam eksekusi rencana dongkrak ekspor yang menghapus syarat wajib laporan surveyor untuk produk yang tercantum dalam daftar larangan terbatas.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan pemerintah akan mencabut ketentuan wajib Laporan Surveyor untuk sejumlah komoditas. Kebijakan ini ditujukan untuk mengerek ekspor.

Chatib Basri menyarankan pemerintah memitigasi dampak penurunan harga sejumlah komoditas pada 2019.

Irwandy Arif mengatakan batu bara tetap akan menjadi sumber energi utama dalam memproduksi listrik di berbagai negara terutama di Asia.

Simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha dalam bisnis pertambangan batu bara sudah muncul sejak awal masa reformasi dan desentralisasi.

"Memang kita kaya dengan sumber daya alam. Tapi kebijakannya salah, karena justru malah memberikan insentif kalau ada eksploitasi sumber daya besar-besaran"

Pemerintah dinilai sedang dilema antara memperbaiki kondisi makro ekonomi yang tertekan atau berkomitmen dengan Perjanjian Paris.

Sri Raharjo mengatakan, peningkatan produksi batu bara ini diharapkan mampu menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Jadi, itu menyebabkan ada potensi Oktober ini akan menurun pendapatan dari royalti," ujar Sri Raharjo.

Pemerintah diminta untuk berani memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi kewajiban DMO.

Peneliti PWYP, Rizky Ananda mengatakan bahwa, jika pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara, bukan dengan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor, namun memperbaiki tata kelola industri batu bara.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, pembatalan DMO batu bara sudah sesuai dengan nawacita dan konstitusi.