tirto.id - Mobil listrik yang nampak ramah lingkungan menarik perhatian pemerintah Indonesia. Mereka lantas mencanangkan target yang tak main-main: negara ini menjadi produsen mobil listrik dalam dua sampai tiga tahun mendatang.
Jumat (13/12/2019) lalu, pemerintah bersama swasta meluncurkan peta jalan atau roadmap kendaraan listrik di Indonesia. Salah satu tagline yang digaungkan adalah mobil listrik 100 persen menggunakan tenaga listrik dan 0 persen menghasilkan polusi.
Tapi apa mobil listrik benar-benar ramah lingkungan?
Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mengatakan dengan kondisi saat ini, proyek mobil listrik sekadar “memindahkan emisi jalanan ke pembangkit PLTU yang entah di mana.”
“Seolah-olah bersih, padahal enggak,” kata Dwi kepada reporter Tirto, Jumat (13/12/2019).
Kondisi yang dimaksud adalah struktur sumber listrik yang masih terlalu mengandalkan bahan kotor seperti batu bara.
Insitute for Essential Services and Reform (IESR) mencatat selama satu dekade terakhir, 88 persen pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Per 2018, data IESR menunjukkan porsi batu bara mencapai 60 persen, diikuti minyak dan gas bumi di posisi kedua dan ketiga.
Kapasitas pembangkit berbasis fosil juga tumbuh 4,5 kali lebih pesat dari EBT sepanjang 2014-2017.
Dari total pembangkit listrik sebanyak 9,5 GW sepanjang 2015-2018, hanya 0,88 GW yang merupakan energi baru dan terbarukan (EBT). Selebihnya masih mengandalkan bahan fosil.
Sampai akhir 2019, penambahan EBT hanya berkisar di angka 600-700 MW.
Capaian EBT di era Presiden Joko Widodo hingga akhir 2019 pernah ditaksir hanya menyentuh 1,5-1,6 GW. Angka ini masih jauh di bawah capaian EBT di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu menyentuh angka 2,2 GW sepanjang 2009-2014.
Data-data ini membuat Dwi menyimpulkan pemerintah tak berniat membangun EBT dan tidak benar-benar ingin beralih ke energi bersih. Fakta ini juga terlihat ketika ada masyarakat yang ingin memiliki sendiri sumber energi bersih seperti panel surya, mereka tetap dipungut biaya oleh PLN.
Dwi khawatir jika kenaikan konsumsi listrik karena proyek kendaraan listrik hanya akan jadi alasan pemerintah membangun pembangkit baru yang lagi-lagi berbasis bahan kotor.
Direktur Bisnis Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN Supangkat Iwan Santoso menjelaskan kenapa sumber listrik dari bahan kotor lebih dominan. Hal ini, katanya, karena faktor “lebih terjangkau dan murah”.
Namun, ia memastikan PLTU yang ada lebih ramah lingkungan karena menggunakan teknologi supercritical. Iwan mengklaim efisiensinya 1,5 PLTU biasa dan karbonnya hanya 2/3 dari biasanya.
Meski demikian, dia menegaskan akan tetap “mendorong EBT walaupun mahal.”
“Pemerintah sudah berupaya mengerem penambahan PLTU. Sebaliknya, pemerintah akan mendorong EBT. Akhir tahun ini katanya sudah ada penambahan PLTS sebanyak 2x25 MW di Bali dan 20 ribu MW PLTA di Kalimantan,” kata Iwan kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (13/12/2019).
Pemerintah sebenarnya tahu masalah ini. Dalam sambutan pada acara peluncuran peta jalan tersebut, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan mobil listrik belum sepenuhnya bersih.
“Mobil-motor ini listriknya dari mana? Kalau belum mencerminkan pada renewable energy, sama saja,” kata Bambang.
“Ini tahapan penting, tapi belum sampai finis. Kita harus berupaya finis,” katanya, menegaskan pemerintah sedang berupaya mengatasi persoalan sumber listrik itu.
Masalah Lingkungan dan Sosial Nikel
Tapi masalah proyek mobil listrik tak hanya “memindahkan emisi jalanan ke pembangkit PLTU yang entah di mana.” Ia juga terkait dengan kerusakan alam yang diakibatkan oleh penambangan nikel, bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Indonesia menguasai 27 persen cadangan nikel dunia.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Provinsi Sulawesi Tenggara, mengakibatkan banjir bandang, gagal panen akibat debu tambang, dan kesulitan air bagi warga. Sementara tambang nikel di hutan dekat Desa Roko-roko, kecamatan Wawonii Selatan, menimbulkan pencemaran laut yang membuat hasil tangkapan nelayan turun drastis.
Penambangan itu dilakukan di pulau-pulau kecil yang rentan secara ekologis. Terdapat 55 pulau kecil yang dikaveling tambang dan jumlah tambang nikelnya tidak sedikit.
“Pulau kecil memiliki kerentanan ekologis yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau besar. Dengan daya rusak pertambangan yang sangat tinggi dan mustahil untuk dipulihkan, maka bisa dipastikan jika tambang nikel tetap beroperasi, kita tinggal menghitung mundur saja kematian Pulau Wawonii,” kata Jatam dalam keterangan tertulis.
Tak hanya lingkungan, penambangan bahan baku baterai itu juga memicu dampak sosial. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat per November 2019, ada 27 orang dikriminalisasi dengan dituduh melakukan perlawanan terhadap kegiatan perusahaan tambang di Wawonii.
“Ada beberapa warga yang sampai sekarang masih trauma," kata peneliti Kontras Rivanlee Anandar.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
