Indeks Basuki Tjahaja Purnama

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan Rumah Susun (Rusun) KS Tubun yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat telah rampung.

Argo Yuwono mengatakan penambahan personel dimungkinkan agar sidang berjalan lancar. Selain itu, pengunjung juga bisa tetap tenang mengikuti sidang yang berlangsung.

LRT akan menjadi salah satu transportasi bagi para atlet Asian Games yang akan bertanding di sejumlah arena olah raga, di antaranya di velodrome (arena balap sepeda) dan equistrian (arena pacuan kuda).

Kepastian penerimaan DPR RI untuk usulan Hak Angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Hak Angket Ahok Gate) dibahas setelah masa reses yang berakhir pada pertengahan Maret 2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa surat dari MA tersebut menyatakan tidak berpendapat apa-apa karena masih dalam proses gugatan di pengadilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mahkamah Agung (MA) dipastikan tidak akan menjawab permintaan Kemendagri terkait rekomendasi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dinonatifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta atau tidak.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas menyatakan bahwa memilih pemimpin tanpa berdasarkan etnis maupun agama adalah hak dan kewajiban bagi umat Islam.

Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat tetap bersikeras menggulirkan isu hak angket kepada pemerintah terkait status gubernur aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Samsu Umar Samiun merupakan satu dari lima calon kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Namun, kemenangan yang diraihnya tidak otomatis membuatnya kembali memimpin Kabupaten Buton. Bagaimana dengan yang lain?

Banjir melanda Jakarta. Ribuan jiwa terdampak dari masalah tahunan Jakarta ini. Gubernur Ahok perintahkan buka tutup pintu air supaya banjir tidak semakin meluas.

DPP PDIP optimistis pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat menang satu putaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke MA terkait pro dan kontra penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah berstatus terdakwa.

Fraksi Partai Hanura di DPR menilai usul hak angket terkait keputusan pemerintah menetapkan kembali Basuki T. Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak tepat karena bukan persoalan yang berdampak luas pada masyarakat.

Empat fraksi di DPR mengajukan hak angket terkait kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah dirasa tidak bersikap adil.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menyampaikan bahwa pernyataan Ahok yang mengatakan memilih berdasarkan agama melawan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Ahok tidak memahami konteks melanggar konstitusi negara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya usulan Hak Angket DPR RI terkait pengaktifan kembali status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fraksi PKS DPR RI ikut mendukung pengajuan Hak Angket DPR RI, terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah hari ini muncul gugatan terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan fraksi partainya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus terkait masalah Ahok. Ia menduga bahwa keputusan Mendagri yang mengangkat Ahok telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seharusnya Ahok tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikuasainya.