Indeks Bappenas

Kepala Beppenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah akan berfokus mendorong pengembangan transportasi berbasis rel di kota-kota besar.

Pola belanja atau konsumsi barang yang tidak produktif seperti rokok dapat mendorong tingkat kemiskinan seseorang.

BPNT akan menjadi perbaikan dari penyaluran beras sejahtera (rastra) yang prosesnya dinilai banyak praktik penyelewengan.

Bappenas bakal menggiatkan program padat karya tunai di daerah dengan gizi buruk tinggi, rawan pangan, dan rawan konflik.

Bappenas memprediksi proses penurunan tingkat kemiskinan untuk menuju angka di bawah 10 persen pada tahun-tahun mendatang hanya bisa bergerak tipis.

Target angka kemiskinan di tahun 2018 sebesar 9,5 hingga 10 persen. 

Kementerian PPN/Bappenas menyusun aturan baru untuk mendorong sinkronisasi perencanaan semua kementerian/lembaga.

Bappenas mengingatkan, apabila pemerintah tidak berhati-hati dalam penyaluran bantuan, data kemiskinan per Maret 2018 bisa membengkak.

Bappenas memastikan sejumlah alternatif pilihan ibu kota baru berada di luar Jawa dan tidak jauh dari akses ke fasilitas infrastruktur.

Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah penduduk miskin pada September 2017 lalu mencapai 26,58 juta.

Untuk menyelamatkan ibu kota dari banjir besar, pemerintah harus melakukan mitigasi dengan menyelesaikan pantai sepanjang 20 kilometer di pesisir utara Jakarta tersebut.

Total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp4.769 triliun.

Perusahaan konstruksi asal Cina, Huaqing Housing Holding Co. Ltd berencana membangun jutaan rumah murah tahan gempa di Indonesia.

Bambang Brodjonegoro menilai dana haji sangat cocok digunakan untuk infrastruktur dikarenakan sama-sama jangka panjang.

Rasionalkah melakukan pemindahan ibu kota dalam kondisi defisit anggaran seperti saat ini?

Wahyu mengatakan, nantinya Bappenas akan mengkaji berbagai hal seperti luas tanah yang dibutuhkan, drainase, infrastruktur dan perumahan.

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa dinilai anggota Komisi XI DPR RI terburu-buru dan masih butuh waktu lama untuk realisasinya.

Salah satu alasan pemindahan ibukota negara adalah perekonomian. Namun ada yang menilai pemindahan tidak akan signifikan pada perekonomian negara.

Bambang menyatakan, Bappenas menargetkan akan menyelesaikan kajian tersebut pada akhir tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menampik isu pemindahan ibu kota yang disinyalir mendapat bantuan Cina.