Indeks Bappenas

Bank Dunia berkomitmen mendukung kebijakan Indonesia yaitu keamanan pangan dan transisi energi dengan pendanaan 1,6 miliar dolar AS.

Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit.

Indonesia harus bisa membuat lingkungan yang cukup ramah bagi investor negara maju, terutama dari sistem politik.

Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka antara 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan harus dipercepat melalui arah kebijakan yang sejalan dengan agenda sustainable development goals (SDGs).

Usulan itu disampaikan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Pansus RUU Ibu Kota Negera (IKN) di DPR RI.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

Rencana pemindahan ibu kota baru sudah menjadi salah satu output Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022.

Persatuan Insinyur Akan Bantu Bappenas Bangun Ibukota Baru.

Bappenas memastikan pembangunan istana presiden di ibu kota baru sesuai master plan Ibu Kota Negara akan selesai pada 2024.

Ekonomi bisa tumbuh 4,2% dengan syarat pandemi COVID-19 sudah terkendali pada September.

Suharso Monoarfa sebut estimasi itu berdasarkan penghitungan yang dilakukan Bappenas bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Wisata berkonsep ala kota terlarang di Cina atau “Forbidden City” di Ubud itu akan menawarkan kebudayaan sebagai daya tarik wisata.

Suharso sebut masterplan ibu kota baru sudah selesai dan tinggal nunggu keputusan Presiden Jokowi kapan dimulai pembangunan.

Menurut Jokowi, pandemi yang mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian memperburuk capaian SDGs Indonesia bahkan dunia.

Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat disahkan 29 September 2020. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Suharso mencatat sumbangsih industri manufaktur terhadap PDB Indonesia di bawah 20 persen.

Bappenas mencatat angka pengangguran naik akibat COVID-19. Namun, Indonesia justru dinilai tak siap menghadapinya karena investasi yang masuk selama ini tak banyak menyerap tenaga kerja.

Kemiskinan kerap dijadikan alat oleh kepala daerah untuk kepentingan politik.

Bappenas mengestimasi ada potensi kehilangan daya beli hingga ratusan triliun disebabkan berkurangnya jam kerja selama masa PSBB untuk antisipasi penyebaran COVID-19.