tirto.id - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menargetkan tingkat kemiskinan berada di level 7,5 persen sampai 8,5 persen di 2023. Salah satu upayanya pemerintah bakal mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Arah kebijakan percepatan pembangunan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan dengan cara business as usual," kata Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Suharso memahami tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan selama periode 2015-2019. Namun kembali naik pada 2020 akibat dampak COVID-19.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen atau sebanyak 27,55 juta orang. Posisi ini meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
Namun kenaikan tingkat kemiskinan kembali turun pada 2021. Kala itu, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020.
Menurut Suharso penurunan tingkat kemiskinan harus dipercepat melalui arah kebijakan yang sejalan dengan agenda sustainable development goals (SDGs). Mengingat salah satu target SDGs Indonesia adalah tidak adanya kemiskinan ekstrem pada 2030.
Upaya ini pun sejalan dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar menuntaskan kemiskinan ekstrem pada akhir 2024.
Namun, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, persentase penduduk miskin ekstrem sejak 2014 menurun secara perlahan-perlahan hingga 3,7 persen pada 2019. Namun, angka ini naik hingga mencapai 4,0 persen pada 2021 di kala COVID-19 menerjang Indonesia.
Meski begitu, Bappenas sendiri sudah menyiapkan strategi percepatan pencapaian target pengentasan kemiskinan ekstrem akan dilakukan melalui empat tahap.
Pertama, pengarusutamaan target kemiskinan ekstrem menjadi sasaran intervensi seluruh pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha melalui rencana aksi daerah SDGs.
Kedua, perbaikan koordinasi penargetan program-program perlindungan sosial pusat dan daerah. Ketiga, pendampingan dan memfasilitasi akses modal, pasar serta peningkatan produktivitas kelompok miskin ekstrem.
Terakhir, integrasi program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian kelompok miskin ekstrem.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
