Indeks Bansos

Kemiskinan kerap dijadikan alat oleh kepala daerah untuk kepentingan politik.

Perum Bulog telah menyalurkan bansos beras tahap II kepada 1,85 juta warga yang terkena dampak wabah Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 15 Juni 2020.

Pemerintah Indonesia berjanji memperbaiki data penerima bansos dalam program DTKS Kemensos.

Pemprov DKI memperpanjang penyaluran bansos terkait penanganan pandemi corona, hingga bulan Desember 2020. Hingga kini, dari Rp5,3 triliun yang disiapkan, baru terserap Rp1,2 triliun.

Bansos sembako diperpanjang hingga Desember dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diperpanjang hingga September.

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per keluarga.

Menko Muhadjir Effendy menyebut pemerintah akan membagikan bansos secara masif dalam 5 hari jelang lebaran.

Seluruh keluarga miskin di Kabupaten Temanggung bakal menerima bantuan dengan berbagai jenis.

Bansos tahap 2 DKI mulai didistribusikan kemarin. Tahap pertama diwarnai salah data penerima, juga masalah-masalah teknis lain.

Ada 254 pengaduan yang masuk dari 12 provinsi di Indonesia terkait pemenuhan hak warga negara dari dampak pandemi COVID-19.

Anggaran bansos DKI tahap dua naik. Nilai per paketnya pun lebih besar. 

IKADI meminta bansos untuk ustaz tepat sasaran. Sementara MUI berharap itu dibagikan juga untuk pemuka agama di luar Islam.

Hanya 49 persen responden menilai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19 masih belum tepat sasaran, menurut survei nasional SMRC.

Kemenag akan memberikan bantuan sosial kepada para pemuka agama.

Anies didesak mengambil commitment fee dari Formula E untuk biaya bansos, ketimbang membebani pemerintah pusat.

Muhadjir Effendy menyatakan tiga strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, yaitu sektor kesehatan, kedaruratan sosial masyarakat, dan masalah ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menalangi seluruh bantuan sosial yang sempat dibagi porsinya antara pusat dan daerah.

Warga Jawa Timur di Jabodetabek dan warga non-KTP tetapi domisili di Jatim bisa mendaftar di Radar Bansos Jatim untuk mendapatkan bansos.

Pemprov DKI disarankan ubah bantuan sosial menjadi BLT. 

Bansos COVID-19 yang menjadi program pemerintah pusat menuai protes karena terlambat akibat masalah sepele, yakni tas yang bertuliskan "Bantuan Presiden" habis.