Indeks Bandara Kulon Progo

12 orang aktivis tersebut diduga memprovokasi warga dan menghalangi proses pengosongan lahan.

Pakar Hukum Administrasi Negara dari UAJY, Riawan Tjandra berpendapat, pelaksanaan proyek Bandara Kulon Progo tidak bisa hanya memperhatikan aspek legal formal.

Ponirah tetap bertahan di hari terakhir penggusuran paksa oleh Angkasa Pura I meski tetangganya telah menyerah.

Pengosongan Lahan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIY (4/12/2017). tirto.id/Riva Rais

Warga tidak pernah menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah yang diadakan Angkasa Pura I atau pemerintah.

Dari 222 perkara itu, ada sekitar 49 perkara yang sudah mengambil uang.

Rencana pengosongan lahan Bandara Kulon Progo yang sudah berlangsung sejak Senin (27/11/2017) ini mendapatkan penolakan dari warga petani terdampak dan YLBHI serta 15 LBH se-Indonesia.

Sultan menyatakan warga harus dengan kesadaran sendiri mengosongkan lahan yang akan dibangun untuk bandara itu.

Warga yang menolak untuk mengosongkan lahan secara mandiri, maka rumah dan bangunannya akan dirobohkan.

Petani dengan tegas menolak pembangunan bandara karena ada unsur pelanggaran HAM dengan pengosongan lahan secara paksa.

Warga melaporkan pemutusan listrik dan perusakan rumah saat pengosongan lahan untuk Bandara Kulon Progo oleh AP I.

Menurut warga yang tergabung dalam PWPP-KP, aparat merusak rumah warga, masjid, dan memutuskan jaringan lsitrik serta mencegah warga masuk rumah.

LBH menilai tindakan AP I melakukan pengosongan lahan secara paksa untuk pembangunan Bandara Kulon Progo melanggar HAM.

Sempadan pantai bagian selatan mulai dikosongkan dari bangunan yang dibangun tanpa IMB.

AP I mulai meminta warga untuk mengosongkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport.

Bandara Kulon Progo akan beroperasi April 2019 sesuai Perpres Nomor 98 Tahun 2017  tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara di Kabupaten Kulonprogro, Provinsi DIY yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 23 Oktober lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak setuju jika jalur penghubung (bypass) Bandara Kulon Progo-Borobudur dibangun tol, karena akan mematikan pelaku UMKM.

Dokumen AMDAL Bandara Kulon Progo telah diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 17 Oktober 2017 dan akan segera dipublikasikan.

Meski ditargetkan beroperasi 2019, hingga saat ini pembebasan lahan dan amdal Bandara Kulon Progo masih belum sepenuhnya selesai.

Rencana pembangunan jalur kereta api ke Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo tengah disiapkan Kemenhub.