Indeks Bahlil Lahadalia

Minimnya partisipasi swasta dalam kebijakan swasembada energi bisa berdampak pada kelangsungan banyak bisnis, terutama sektor pengolahan energi.

Bahlil tegaskan pencabutan izin bukan untuk mempersulit dunia usaha, tapi memperkuat tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.

Bahlil klaim banyak perusahaan yang tertarik membangun smelter bauksit di dalam negeri.

Gugatan tersebut dilakukan agar pemerintah memperbaiki pengelolaan distribusi kuota BBM impor kepada SPBU swasta.

Sejauh ini pihaknya masih membahas kebijakan terkait DMO agar kebutuhan bahan baku emas untuk Antam dapat terpenuhi.

Meski begitu, Bahlil menekankan opsi DMO sawit ini masih bersifat wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Selain efisiensi devisa, program B50 juga diyakini dapat mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor hulu, khususnya industri kelapa sawit.

Kegiatan produksi konsentrat Freeport belum kembali ke kapasitas penuh, dan berpengaruh pada pasokan emas.

Singapura meminta RI untuk ekspor EBT serta kerja sama dalam penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas batas.

"Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter sampai dengan cadangan selesai."

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap implementasi operasi bawah tanah di Freeport.

Lokasi dan izin pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil akan cek apakah tagihan subsidi dan kompensasi telah digelontorkan pemerintah kepada PLN dan Pertamina.

Peningkatan kapasitas produksi FAME jadi syarat mutlak agar pasokan dapat digenjot menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

Bahlil mengatakan, permen tersebut akan merinci koperasi maupun UMKM yang dapat mengelola tambang, tetapi belum merinci syarat yang diatur di permen itu.

Boyamin Saiman mengatakan pihak penggugat akan mencabut gugatan bila sudah ada pasokan BBM ke SPBU swasta.

Sidang ditunda karena kuasa hukum Bahlil selaku Menteri ESDM maupun PT Pertamina belum menerima surat kuasa dari para pihak karena masalah administrasi.

Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Bahlil mengatakan bahwa data penerima subsidi bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bahlil menghargai gugatan hukum yang terdaftar dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tersebut.