Indeks Apindo

OJK membuka peluang perpanjangan pemberlakuan restrukturisasi kredit sebab korporasi membutuhkan lebih banyak waktu untuk bangkit lagi selama pandemi.

Pemerintah melalui Kemenkeu telah mengucurkan dana Rp30 triliun ke bank milik negara untuk kredit UMKM. Di sisi lain, beberapa asosiasi pengusaha juga menunggu bantuan kredit modal kerja.

Pemerintah dilema untuk menyetop ekspor gas Indonesia.

Ketua Umum Apindo bilang swasta sebenarnya sudah ada yang bersedia ikut menyalurkan avtur agar harganya lebih kompetitif, tetapi langkah ini terganjal.

Ketua KPBI Ilham Syah menilai usulan dua jaminan sosial, yaitu JKP dan JPS hanya akal-akalan Menaker Hanif Dhakiri untuk memuluskan rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan.

Apindo menyatakan pelaku industri perikanan kelas UMKM mengalami kerugian akibat mati listrik dalam waktu lama. Kerugian terutama bisa dialami UMKM pembudidaya ikan Koi dan udang.

Kalangan dunia usaha mewanti-wanti DPR dan Pemerintah agar RUU SDA tak berpotensi memberatkan dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Shinta mengaku tak masalah bila Jokowi mengangkat menteri dari partai politik tetapi tetap harus profesional. 

Apindo menilai wacana pembentukan kementerian ekspor dan investasi merupakan bentuk keprihatinan Presiden Jokowi. 

Bob Azam menilai urgensi penerapan industri 4.0 penting dikaji karena akan berpengaruh besar pada perekonomian apabila dilakukan secara tepat dan terarah.

Apindo kini tengah mengupayakan proyek percontohan di Kabupaten Karawang dengan menerapkan konsep dari Jerman.

Apindo mengusulkan transaksi perdagangan internasional, terutama antara Indonesia dengan Cina, tidak lagi menggunakan dolar AS, melainkan Renminbi (Yuan).

Menurut Hariyadi, promosi pemerintah tidak cukup menggerakkan para wisatawan untuk melakukan transaksi.

"Vokasi untuk meningkatkan level kemampuan pekerja kita itu sangat baik. Sekarang yang harus dipikirkan adalah lapangan kerja itu sendiri," ucap Hariyadi.

Apindo dan Yayasan Plan Internationa membuka akses kaum muda untuk mendapatkan peluang wirausaha dan pembekalan keterampilan kerja.

Ketua Umum Apindo mengungkapkan penilaiannya terhadap aspek positif dan negatif dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Apindo meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Uang Rp12 triliun mulai dipindahkan ke Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) seiring dengan diberhentikannya Bappetarum-PNS.

Setiap tahun, buruh dan pengusaha berbeda pendapat soal kenaikan UMP. Bagi buruh, kenaikan tersebut masih dianggap jauh dari KHL.

Ketua Apindo Haryadi Sukamdani menilai, kenaikan UPM 2018 sebesar 8,03 persen adalah opsi terbaik yang bisa diambil saat ini.