Indeks Apindo

Apindo mengaku telah menyampaikan keluhan terkait maraknya aksi premanisme kepada pemerintah. Kerugian pengusaha belum bisa dikalkulasi.

Apindo bantah mundurnya konsorsium LG karena kegagalan RI, sebut faktor perubahan global terhadap permintaan EV dan investasi Korsel tetap tumbuh.

Menurut Ketua Umum Apindo, masih banyak perusahaan Korsel yang akan menanamkan modalnya di Tanah Air.

Defisit neraca dagang antara AS dan Indonesia yang cukup besar dinilai jadi penyebab penerapan tarif tinggi untuk Indonesia.

Kesepakatan bilateral itu dipandang perlu untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik.

Apindo meminta penentuan UMP 2025 tetap mengikuti UU Ciptaker karena penghitungan upah sudah hampir rampung dan menyulitkan jika dibahas kembali.

Pemberian insentif ini perlu dilakukan untuk mengerek daya beli masyarakat, utamanya para pekerja di sektor padat karya.

Dalam PP 51/2023, UMP dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah.

Apindo memastikan akan menolak pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan karena membebani.

Apindo khawatir kehadiran PP 28 tahun 2024 bisa berdampak lebih buruk daripada COVID-19.

Apindo menilai pengenaan cukai untuk MBDK akan berdampak pada naiknya harga produk serta penurunan daya beli akibat harga yang melambung naik.

Shinta menegaskan bahwa APINDO tidak memiliki keberpihakan dalam pencalonan kandidat di Pilkada 2024.

Kadin Indonesia dan Apindo mengapresiasi kebijakan golden visa untuk menarik minat investor asing.

Meski usulan baru akan disampaikan pada parlemen selanjutnya, Apindo sudah mempersiapkan semua masukan kepada pemerintah.

Izin importasi LNG dibutuhkan bagi pelaku usaha di kawasan industri agar dapat mendongkrak pertumubuhan nasional.

Jokowi mengingatkan bahwa perusahaan harus menghargai perempuan yang menjadi ibu dan berjuang untuk melahirkan anaknya. 

Apindo Jateng menganggap selisih kenaikan UMK yang telah terbayar membuat pengusaha kelebihan bayar.

Sarman memperjelas bahwa kewajiban pengusaha memberi cuti bagi ibu melahirkan yakni 3 bulan bukan total 6 bulan.

Alasan penolakan serikat buruh dan asosiasi pengusaha karena tumpang tindih aturan antara fungsi PP baru Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan.

APINDO menilai program tersebut memberatkan baik dari sisi pelaku usaha maupun pekerja/buruh.