Indeks Anggaran Negara

Menkeu Purbaya, pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun.

Perlu diketahui, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG mencapai Rp335 triliun.

Mensesneg menegaskan, alokasi anggaran Rp1 M tidak serta-merta dibelanjakan semua dan menegaskan efisiensi itu boleh mengeluarkan uang selama produktif.

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah menimbulkan polemik tersendiri di Indonesia. Pelajari apa itu efisiensi anggaran dan cara mengukurnya di sini.

Aksi demonstrasi mahasiswa kali ini memprotes kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo.

DPR menilai, uang Rp50 miliar itu berasal dari pos Kemenag berkaitan kewenangan haji yang dipindah ke BP Haji, tetapi malah tidak masuk Badan Haji.

DPR pun menyetujui permintaan penambahan anggaran dari para menko tanpa melakukan rapat kerja dengan para 7 menko.

Pemerintah dinilai perlu memungut pajak dari orang-orang kaya. Kebijakan ini lebih baik ketimbang menaikkan PPN 12% yang mencekik rakyat kelas bawah.

Jika volume atau harga komoditas yang sudah ditetapkan di dalam APBN 2024 tidak berubah, maka praktis akan terjadi deviasi khususnya dari sisi anggaran.

Kemenkeu memberi penjelasan mengenai alasan pembatasan anggaran kementerian pertahanan saat pandemi Covid-19.

Sri Mulyani bilang sebagai bendahara negara sudah semestnya harus bisa memastikan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan yang jelas.

Banggar DPR usul BI cetak uang. Para ekonom menilai itu hanya akan membawa dampak buruk seperti hiperinflasi.

Anggaran itu naik 9,64 persen dibandingkan anggaran 2019.

Fitra menemukan banyak anggaran ganjil lain dalam KUA-PPAS 2020. Termasuk, lagi-lagi, lem Aibon.

Hingga Desember 2018, realisasi anggaran Kemendag mencapai 87,95 persen atau Rp3,701 triliun dari pagu sebesar Rp4,2 triliun.

Empat lembaga negara mengajukan tambahan anggaran tahun 2020 ke Komisi III.

Isu anggaran pertahanan jadi perbahasan saat debat capres keempat. Apakah anggaran pertahanan Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan negara lain?

Kartu pra-kerja Jokowi mungkin bermaksud baik, tapi persoalan besarnya adalah sumber dana. Juga siapa yang benar-benar berhak menerimanya.

Pernyataan Prabowo mengenai kebocoran anggaran negara hanya akan dianggap pengulangan retorika kampanye saja jika dia tidak memaparkan data konkretnya.  

"Kebocoran tersebut lebih banyak melekat dalam ketidakefisienan pembuatan dan pelaksanaan program," kata Hendrawan.