Indeks Anggaran Kesehatan

Sekjen Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan harus direncanakan lebih baik lagi.

Salah satunya, untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14 persen di tahun 2024.

DPR mengimbau pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik, apalagi bersamaan dengan dihapusnya mandatory spending.

Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.

Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.

IAKMI sebut keputusan menetapkan alokasi anggaran kesehatan berbasis program merupakan tindakan yang berisiko.

Komisi IX menilai alokasi anggaran kesehatan masih minim dan tak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Fraksi PAN mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN yang akhirnya dimasukkan ke dalam RUU Kesehatan.

BPJS Kesehatan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas melalui Universal Health Coverage (UHC).

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menyatakan akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran yang rendah.

Kemenkeu memastikan anggaran kesehatan pada 2023 tetap mengakomodasi pencegahan berbagai penyakit menular.

IAKMI menyatakan Indonesia perlu mengejar riset dan pengembangan teknologi, termasuk produksi farmasi serta vaksin dalam negeri.

Epidemiolog menyebut penting ada pendanaan yang cukup untuk transformasi kesehatan & memulihkan dampak layanan yang terdisrupsi oleh pandemi selama 2 tahun.

Angka ini menurun dari APBN 2022 yang sebesar Rp255,4 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok belanja negara dalam RAPBN 2023  yaitu sebesar Rp3.041,7 triliun.

Realisasi anggaran program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp118,2 per 24 Juni 2022.

Realisasi anggaran PEN 2021 capai Rp495 triliun dari pagu total Rp755 triliun atau sekitar 66,6% hingga 19 November 2021.

Anggaran kesehatan secara nasional pada 2022 lebih kecil dari tahun 2021. 

Anggaran kesehatan 2022 direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara.

Empat RSUD di Kabupaten Bogor kesulitan memberikan layanan karena tagihan sebesar Rp261 miliar belum dibayarkan pemerintah pusat.