Indeks Amnesti Untuk Hasto

Budhi Sarumpaet bercerita sidang perkara suap dengan terdakwa Hasto Kristiyanto menjadi ajang pertarungan gengsi antara JPU dan penasihat hukum.

Pelantikan Hasto dan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.

MK meminta Hasto dan tim mencari tahu niat awal masuknya frasa "tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor.

MK meminta kejelasan status putusan kasus suap yang menjerat politisi PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Suhartoyo, terdapat dua perkara yang juga melayangkan gugatan uji materiel Pasal 21 UU Tipikor.

Hakim MK menyebutkan ingin menambah syarat seseorang terkena perintangan penyidikan, keinginan untuk memberantas korupsi bakal luntur.

Kubu Hasto meminta MK menyatakan hukuman tersangka perintangan penyidikan tidak dipenjara maksimal 12 tahun.

Hasto menilai pasal 21 UU Tipikor tidak mempunyai batas yang jelas tentang perbuatan merintangi penyidikan tersebut.

KPK ingin mengonfirmasi Hasto Kristiyanto terkait nasib barang bukti yang telah disita terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019.

KPK belum mengembalikan barang bukti meskipun Hasto Kristiyanto sudah bebas.

Budi menekankan,  pemberian amnesti dari Prabowo memang menghilangkan hukuman yang seharusnya dijalani oleh Hasto, tetapi tindakan korupsi tetap terbukti.

Prasetyo juga membantah bahwa pemberian abolisi maupun amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong sebagai upaya menghalangi pemberantasan korupsi.

PDIP menyebut amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristiyanto memang merupakan keputusan politik.

Sikap Prabowo dalam memberi pengampunan hukum kepada Hasto dinilai merupakan upaya koreksi model pemidanaan era Jokowi.

Megawati Soekarnoputri menganggap Hasto Kristiyanto adalah salah satu korban ketidakadilan hukum di negeri ini.

KPK menilai pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto jadi yang pertama kali diberikan kepada terdakwa kasus korupsi.

Angga menaruh harapan Hasto Kristiyanto dapat menjadi sekjen kembali di susunan DPP PDIP yang baru.

Hasto Kristiyanto telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP sejak 2015.

Megawati merasa sedih dengan kondisi KPK saat ini sebagai lembaga yang pernah didirikannya.

Hasto Kristiyanto langsung mencium tangan Megawati di depan para kader PDIP.