Indeks Amnesti

Menyetop penerjunan pasukan TNI dan Polri di Papua adalah hal pertama yang perlu dilakukan untuk memulai dialog damai.

Metode amnesti dengan Komcad dinilai bakal buka ruang bagi ekploitasi dan pelanggaran HAM.

Dia menilai amnesti yang diberikan ini menjadi keputusan politik bersifat humanis dengan berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam Point 1 Astra Cita.

Supratman menegaskan, amnesti hanya diberikan kepada narapidana pengguna narkotika di bawah 1 gram.

Pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi disebut komitmen pemerintah menjaga kebebasan berpendapat.

Menurut Isnur pengajuan amnesti sengaja dilakukan agar Jokowi bisa menghapuskan hukuman tiga bulan penjara terhadap Saiful Mahdi.

Tinggal satu hal saja yang bisa membuat Baiq Nuril lepas dari segala tuntutan: amnesti Jokowi.

Pemberian amnesti kepada Nuril bisa jadi yuresprudensi dalam penegakan hukum ke depan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Tim kuasa hukum Baiq Nuril sering berkomunikasi dengan Kantor Staf Presiden terkait permohonan amnesti kepada Jokowi. 

Jokowi didesak untuk memberikan amnesti bagi Baiq Nuril tanpa menunggu permohonan.

Presiden Joko Widodo didesak bersikap proaktif untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. 

Jokowi didesak segera memberikan amnesti kepada Baiq Nurul sebelum ada ada perintak dari kejaksaan untuk menjebloskannya ke penjara.

ICJR menilai Presiden Jokowi seharusnya memberikan amnesti untuk Baiq Nuril agar terpidana pelanggaran UU ITE itu bisa terbebas dari hukuman.

ICJR mengatakan kasus Nuril tak bisa mendapatkan grasi, tetapi diberikan amnesti.

Ingar bingar soal amnesti pajak memang sudah berakhir sejak Maret lalu, tapi dengan adanya PP 36 menjadi episode baru pemerintah dalam mengejar harta para wajib pajak.

Pengusaha "outsourcing" yang tergabung dalam Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) turut menyukseskan program amnesti pajak dengan meyakinkan masyarakat agar tidak ragu menyelesaikan kewajiban pajak yang belum benar.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Kepala BIN Sutiyoso dan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius menghadiri rapat kerja dengan Komisi III di Komplek Parlemen Senayan. Rapat kerja membahas pemberian amnesti dan abolisi kepada kelompok Din Minimi atau Nurdin bin Ismail Amat alias Nurdin Abu Minimi.