Indeks Amnesti

Narapidana yang mendapat amnesti memiliki kriteria khusus, tidak bisa sembarangan. Verifikasi data dan faktual dilakukan secara ketat.

Pemberian abolisi dan amnesti ini dinilai bakal mendapatkan respons positif dari masyarakat.

KPK menilai pemberian amnesti terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah tidak mengubah status hukumnya sebagai pelaku tindak pidana.

Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Lantas, apakah DPR berhak menolak amnesti dan abolisi dari presiden? Cek penjelasannya di artikel ini.

Amnesti dan abolisi dapat diberikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR. Berikut daftar amnesti dan yang pernah diberikan Presiden RI sejak era Soekarno.

DPR RI telah menyetujui permintaan amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong pada Kamis (30/7). Simak tahapan amnesti dan abolisi dari presiden.

Mahfud MD berharap Prabowo mendapatkan semangat agar menjadikan Indonesia betul-betul sebagai negara hukum, tanpa intervensi politik.

Presiden Prabowo Subianto baru saja memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Simak perbedaan abolisi dan amnesti di sini.

Benarkah Presiden boleh beri amnesti atau abolisi tanpa pertimbangan DPR? Temukan jawabannya dan penjelasan lengkapnya di sini.

DPR RI telah menyetujui amnesti sebanyak 1.116 orang, termasuk yang berkaitan dengan kasus penghinaan terhadap presiden.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa kewenangan pemberian amnesti sepenuhnya berada di tangan presiden.

Juru bicara Kemlu, Roy Soemirat, menyampaikan pemerintah Myanmar sudah memberikan amnesti atau pengampunan bagi AP.

Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa hanya sedikit napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan, prajurit TNI yang menjabat di kementerian atau lembaga akan mengundurkan diri atau pensiun dini.

Supratman mengatakan, ketujuh napi anggota KKB yang dipenjara di Makassar itu diusulkan di luar 19 ribu nama yang diusulkan.

Menteri Hukum Andi Agtas, mengatakan jumlah narapidana yang akan menerima amnesti Presiden Prabowo Subianto, sebelum lebaran berkurang menjadi 19.337.

Agus mengatakan, Kementerian Imipas mengaku masih ada 19.337 napi yang masih dalam proses verifikasi dari total 44.500 napi yang akan terima amnesti.

Yusril mengaku tengah menyusun regulasi pemberian amnesti sekaligus meminta Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk mendata penerima amnesti.

Supratman menilai, Kemenkum masih memverifikasi nama-nama pihak yang akan menerima amnesti dari Presiden Prabowo.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berhati-hati saat mendata orang yang terlibat kelompok bersenjata di Papua, yang akan diberikan amnesti.