Indeks Amandemen
Apa Saja Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen
Pokok-pokok sistem pemerintahan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia 1945, apa saja isinya pada UU setelah amandemen?
Pusako: Wacana Amandemen UUD 1945 Hanya Kepentingan Elite
Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai wacana amandemen UUD 1945 hanya untuk kepentingan elite, tidak ada unsur publik di dalamnya.
Try Sutrisno & Purnawirawan TNI Ingin Presiden Dipilih MPR Lagi
Purnawirawan TNI mendorong ada amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden.
Prahara GBHN: Inkonsistensi PDIP & Kemungkinan Pemakzulan Presiden
GBHN dihapus di era Megawati tak lama setelah Gus Dur dilengserkan. Saat ini Megawati dan PDI-P ingin menghidupkannya kembali.
PKB Tak Setuju Amandemen UUD 1945 Tergesa-gesa
Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.
PAN Setuju Dengan Wacana Amandemen Terbatas UUD 1945
Namun Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay itu mengatakan jangan sampai amandemen itu terbuka secara luas dan mengakibatkan tidak terkontrol.
PDIP Bujuk Partai Nonkoalisi Muluskan Amandemen UUD Terbatas
Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.
11 Perusahaan Berstatus KK Belum Setujui Amandemen
Menteri ESDM Ignasius Jonan akan melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait perusahaan mineral dan batu bara yang menolak amandemen KK dan PKP2B.
MPR Buka Peluang Amandemen UUD 1945
MPR akan menggelar Focus Group Disscussion yang melibatkan para pakar, tokoh pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh daerah, dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas tentang kemungkinan amandemen UUD 1945 tersebut.