Indeks Amandemen

Pengamat menyatakan curiga bahwa MPR hendak berusaha mengambil kontrol publik yang telah dilucuti dalam empat kali amandemen UUD NRI 1945 sebelumnya.

Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah dan DPR melakukan amandemen terbatas terhadap seluruh produk undang-undang kepemiluan.

Pokok-pokok sistem pemerintahan diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia 1945, apa saja isinya pada UU setelah amandemen?

Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas menilai wacana amandemen UUD 1945 hanya untuk kepentingan elite, tidak ada unsur publik di dalamnya.

Purnawirawan TNI mendorong ada amandemen UUD 1945 dengan mengembalikan kewenangan MPR RI untuk memilih Presiden.

GBHN dihapus di era Megawati tak lama setelah Gus Dur dilengserkan. Saat ini Megawati dan PDI-P ingin menghidupkannya kembali.

Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.

Namun Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Daulay itu mengatakan jangan sampai amandemen itu terbuka secara luas dan mengakibatkan tidak terkontrol.

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Menteri ESDM Ignasius Jonan akan melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait perusahaan mineral dan batu bara yang menolak amandemen KK dan PKP2B.

MPR akan menggelar Focus Group Disscussion yang melibatkan para pakar, tokoh pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh daerah, dan elemen masyarakat lainnya untuk membahas tentang kemungkinan amandemen UUD 1945 tersebut.