Indeks Aksi Demo

Keempat pedemo ditangkap usai gelombang unjuk rasa di Kalbar pada 25 Agustus hingga 5 September 2025.

Haris Azhar meyakini penyelidikan TGPF yang dibentuk LNHAM akan memperlihatkan tindak pidana sesungguhnya dan level pertanggungjawaban aksi anarki tersebut.

Menurut Andreas, mengembalikan orang yang hilang pasca demonstrasi merupakan tugas negara yang harus dijalankan.

Pigai meminta publik tidak terburu-buru menyebut tiga demonstran itu hilang secara paksa sehingga perlu dilakukan penelusuran di lokasi terakhir.

Yusril mengimbau kepada ketiga orang tersebut untuk segera memberitahukan keberadaanya kepada masyarakat baik melalui kepolisian maupun media massa.

Mulanya, Polda Bali menangkap 170 orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku kericuhan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa.

Pemkab Pandeglang menampik, pemasangan pintu besi berkaitan dengan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu.

Rikwanto beralasan, tindakan aparat dalam melakukan pengamanan aksi sudah disesuaikan dengan eskalasi demonstrasi yang berujung ricuh.

Bivitri menyinggung penahanan aktivis sebagai upaya pembungkaman kritik kepada pemerintah dan hal itu juga terjadi di Indonesia.

LPSK tengah mengasesmen perlindungan bagi korban dan keluarga aksi anarkistis pada akhir Agustus 2025.

Yusril mengatakan, 583 orang yang masih ditahan masih dipilah mana yang berkasnya dilanjut ke pengadilan dan mendapat restorative justice.

Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah, menjelaskan kronologi seorang anggota BAIS) TNI, Mayor SS, yang ditangkap anggota Brimob.

TNI membantah tudingan anggota menjadi provokator saat demo pada akhir Agustus 2025 lalu.

Mahfud MD menilai, demonstrasi muncul secara organik dari keresahan publik, bukan hasil rekayasa atau rencana perbuatan makar.

Sebanyak 14 pedemo ditangkap di DPRD Sulsel, sementara 15 lainnya di tangkap di kantor DPRD Makassar.

Tergabung dalam Warga Kampung Kota, emak-emak pink brave membuang sampah ke gedung DPRD Jabar sebagai protes tindak represif aparat.

Ketujuh tersangka itu dijaring setelah polisi melakukan patroli siber terhadap ratusan akun dan konten soal aksi demo per 25 Agustus 2025 hingga saat ini.

Dasco mengatakan pada dasarnya DPR selalu menerima aspirasi publik, salah satunya termasuk dari mahasiswa seperti saat RUU KUHAP.

Koalisi Cek Fakta menilai narasi bahwa demo yang berujung ricuh beberapa hari terakhir dibiayai asing justru memperkeruh ekosistem informasi Indonesia.

Dedi Mulyadi mendesak kepolisian untuk segera membebaskan pedemo, bukan hanya yang ditahan Polda Jabar, tapi juga di unit-unit kewilayahan.