Indeks Aksi Demo

Yusril mengatakan, 583 orang yang masih ditahan masih dipilah mana yang berkasnya dilanjut ke pengadilan dan mendapat restorative justice.

Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah, menjelaskan kronologi seorang anggota BAIS) TNI, Mayor SS, yang ditangkap anggota Brimob.

TNI membantah tudingan anggota menjadi provokator saat demo pada akhir Agustus 2025 lalu.

Mahfud MD menilai, demonstrasi muncul secara organik dari keresahan publik, bukan hasil rekayasa atau rencana perbuatan makar.

Sebanyak 14 pedemo ditangkap di DPRD Sulsel, sementara 15 lainnya di tangkap di kantor DPRD Makassar.

Tergabung dalam Warga Kampung Kota, emak-emak pink brave membuang sampah ke gedung DPRD Jabar sebagai protes tindak represif aparat.

Ketujuh tersangka itu dijaring setelah polisi melakukan patroli siber terhadap ratusan akun dan konten soal aksi demo per 25 Agustus 2025 hingga saat ini.

Dasco mengatakan pada dasarnya DPR selalu menerima aspirasi publik, salah satunya termasuk dari mahasiswa seperti saat RUU KUHAP.

Koalisi Cek Fakta menilai narasi bahwa demo yang berujung ricuh beberapa hari terakhir dibiayai asing justru memperkeruh ekosistem informasi Indonesia.

Dedi Mulyadi mendesak kepolisian untuk segera membebaskan pedemo, bukan hanya yang ditahan Polda Jabar, tapi juga di unit-unit kewilayahan.

Kepolisian menyebut 202 anak, 26 mahasiswa, dan 109 warga yang datang karena terhasut oleh ajakan akun medsos milik para tersangka.

Mayoritas aduan yang masuk adalah massa yang ditangkap scara sewenang-wenang oleh aparat dan laporan tersebut ditindaklanjuti Komnas HAM.

Menurut Pigai, penegak hukum tidak seharusnya memidanakan masyarakat sipil seperti Delpedro hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan.

Gubernur Bali mengundang wisatawan dari seluruh negara maupun wisatawan domestik untuk berkunjung ke Bali karena situasi sudah kembali normal.

Rahmat mengapresiasi kepada massa aksi karena telah menjalankan demo dengan damai, tertib, dan aman.

Anis menyebut desakan PBB tersebut sudah dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sehingga dia memastikan tuntutan investigasi itu tengah berproses.

7 anggota Brimob itu diduga melanggar etik Pasal 13 Undang-Undang Polri mengenai pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya keselamatan masyarakat.

Pigai mengeklaim, langkah-langkah yang diminta oleh Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, telah dilakukan pemerintah Indonesia di kepemimpiann Prabowo.

Kepolisian bakal menelusuri pihak yang kemungkinan terlubat dalam pembiayaan aksi demo di Tanah Air.

Zulhas mengatakan, Prabowo sempat menyampaikan perkembangan situasi terkini dan mendapat dukungan setelah pemaparan tersebut.