Indeks Aksi 112

Dihantam jerat pidana, para pentolan “Aksi Bela Islam” yang menyokong aksi 11 Februari mendekati Menteri Polhukam Wiranto.

Sejumlah pemuka organisasi Islam, di bawah Forum Umat Islam, merencanakan demonstrasi di hari terakhir kampanye Pilgub Jakarta. Meski tersirat, mereka mengusung seruan memilih pemimpin muslim.

"Lebih baik masyarakat Bekasi memikirkan Kota Bekasi dan tidak ikut campur urusan DKI [Jakarta]," kata Kapolrestro Bekasi Kota.

Wiranto mengatakan, pemerintah mempersilakan GNPF MUI untuk melakukan Aksi 112 di Jakarta asal tidak melanggar hukum.

Polisi mengklaim bahwa FPI telah menyepakati untuk tidak melakukan long march ke jalan.

Polisi dan FUI bersepakat demo 112 tetap digelar, tapi dibatasi hanya di Monas. Itu pun hanya untuk urusan keagamaan.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kegiatan pengerahan massa pada 11 Februari mendatang dilarang. Bagi kelompok massa yang kukuh pihak Polda Metro Jaya akan membubarkan secara paksa.

Sekjen FUI Muhammad Al Khathath menegaskan tetap akan turun menyusul adanya kesimpangsiuran rencana Aksi 112 karena banyaknya pernyataan dari otoritas terkait yang tidak adanya izin aksi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) izinkan pelaksanaan aksi 112 pada Sabtu (11/2/2017) yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al Khaththath menegaskan aksi demonstrasi 112 akan tetap berlangsung pada Sabtu (11/2/2017) hanya format aksi yang berubah menjadi zikir dan tausiah nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Polda Metro Jaya tidak mengizinkan aksi pengerahan massa turun ke jalan atau "long march" pada 11 Februari 2017, namun bila tetap diadakan Polda Metro Jaya sudah memiliki strategi untuk menangani aksi “112” itu.

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak boleh ada keributan sekecil apapun di masa tenang Pilkada serentak 2017.

Polda Metro Jaya telah melarang aksi "112" yang akan digelar FUI karena menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Aksi 112 yang akan dilakukan sehari sebelum penyelenggaraan masa tenang Pilkada 2017 justru meneguhkan sentimen sektarian. Sebabnya, meski proses pengadilan Ahok telah digelar, aksi tetap terus dilakukan.

Rencana Demo 112 menyeruak. PBNU Jakarta angkat bicara soal ini. Mereka mendukung?

Kapolda mengimbau aksi massa sebelum dan sesudah pilkada diurungkan.

Kapolda Metro Jaya mengimbau kepada massa 112 untuk tidak menghalangi orang yang memiliki hak suara untuk datang ke TPS.