tirto.id - Bertepatan dengan hari terakhir masa kampanye, aksi demonstrasi 112 pada Sabtu (11/2/2017) pekan ini akan digelar. Kendati bukan sebagai bentuk kampanye kepada salah satu calon, penggalangan masa ini punya pengaruh politik di Ibukota—bahkan Indonesia.
Setelah terjadi simpang siur informasi terkait rencana aksi itu, Kamis (9/2/2017), Polri telah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan aksi 112. Tapi polisi wanti-wanti kegiatan aksi dibatasi hanya di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta. Itu pun aksi yang dilakukan hanya seputar kegiatan keagamaan seperti shalat Subuh berjamaah, doa bersama dan khataman Alquran.
"Untuk rencana Aksi 112, hasil koordinasi dengan Forum Umat Islam (FUI), disepakati acara 112 dilakukan di Istiqlal untuk doa bersama," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/2) seperti dikutip Antara.
FUI sendiri mengamini pernyataan Polri. Dalam pernyataan pers, Kamis ini, Sekretaris Jenderal FUI, Muhammad al Khaththath menegaskan tidak ada pembatalan aksi 112 karena tidak ada satu pun Undang-Undang pun dilanggar dalam aksi tersebut.
“FUI sudah menyampaikan pemberitahuan sesuai UU. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam, wabil khusus Alumni 212, diminta tidak ragu-ragu atau khawatir untuk datang ke lokasi Aksi 112 di Jakarta,” ujarnya.
FUI menyepakati aksi hanya dilakukan di Masjid Istiqlal demi menjaga keamanan dan ketertiban karena di saat bersamaan ada dua pasangan calon yang juga melakukan kampanye.
“Untuk itu kami juga menggeser pusat Aksi 112 dari Monas - HI ke Masjid Istiqlal. Hasil ini merupakan inisiatif dan kearifan para ulama dan habib serta pimpinan Ormas Islam yang tergabung di dalam FUI, untuk menjaga kemurnian dan keselamatan perjuangan umat Islam,” ujarnya.
Sebelumnya memang kepolisian tidak sepakat bila penyelenggaraan aksi 112 dilakukan dengan long march melintasi jalan-jalan utama di Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan tegas melarang jika aksi 112 dilakukan dengan memenuhi jalanan Ibukota Jakarta.
"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. Sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan, Selasa (7/2).
"Ada UU No 9 tahun 1998 bahwa jalan itu adalah untuk kepentingan umum makanya kami sebutkan pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," dalihnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mendukung larangan Polda Metro tersebut. "Dari saya, kami tegaskan kembali bahwa saya Pangdam Jaya mendukung sepenuhnya terhadap Polri dalam hal ini Polda Metro untuk melaksanakan pengamanan pilkada yang aman tertib damai dan sukses, ujarnya.
Di tengah penegasan pelarangan long march dari TNI dan Polri, sejumlah pengurus Ormas Islam, ulama, dan habib mengadakan forum silaturahmi di Kantor PBNU Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (7/2) petang. Dalam forum itu, Rais Aam Nahdlatul Ulama sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin hanya mengingatkan tentang “minggu tenang”.terkait dengan rencana aksi 112.
“Minggu tenang ya harus tenang,” ucap Ma'ruf Amin.
Soal digelar atau tidaknya aksi 112, Ma'ruf Amin menilai rencana itu merupakan urusan FUI dan bukan urusan NU. "Itu urusannya penyelenggara, bukan urusan kita," dalihnya.
Namun, Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, Mahfudz Asirun mengatakan jajaran syuriah NU di Jakarta harus menjadi “dinamo dan harus bangkit di semua lini.”
“PWNU memiliki harapan bersatunya umat yaitu antara NU dan Muhammadiyah serta bersatunya ormas-ormas Islam untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT,” ungkapnya, tanpa menyebut mendukung aksi 112 tersebut.
Kamis (9/2/2017), masing-masing pihak nampaknya bersepakat mengambil keputusan win-win solution, dengan melokalisir aksi di Istiqlal. Pertimbangannya adalah kondisi politik dan keamanan Ibukota Jakarta.
Untuk mengamankan aksi 112 FUI sendiri menjanjikan akan membantu pengamanan dengan mengerahkan 10.00 personel yang terdiri dari para pesilat Tapak Suci dan para jawara Banten. Tapi kepolisian tetap menjalankan pengamanan sesuai prosedur mereka sendiri. Untuk mengamankan rangkaian Pilkada Polda Metro Jaya akan mengerahkan puluhan ribu personel.
"Sebanyak 16.222 dari kepolisian nanti dibantu Linmas dan TNI," kata Kabid Humas Polda Metro, Argo Yuwono, Rabu (8/2).
Dalam pengamanan Pilkada DKI, bahkan Polda Metro dibantu Polda-Polda lain. Sebagai contoh, Polda Lampung dan Polda Jawa Tengah mengirimkan 400 personel Brimob, sedangkan Polda Nunukan mengirimkan 31 personel.
Sementara dari Maluku, Kamis ini, Presiden Jokowi berpesan kepada semua pihak, selama masa tenang Pilkada 12-14 Februari nanti jangan ada keributan sekecil apapun.
“Jangan ada ribut sekecil apapun di hari tenang,” ujar Jokowi.
