tirto.id -
Toni menuturkan cara berpikir masyarakat dan elite politik harus berubah, dan semestinya jangan terjebak dalam pemikiran "Jakartasentris." Toni bahkan menganggap lebih baik masyarakat yang hadir adalah orang pedesaan dan bukan tokoh politik tertentu.
"Sehingga aspirasi mereka bisa betul-betul didengarkan. Pertanyaan mereka adalah yang sesungguhnya valid untuk dibuktikan daripada pertanyaan-pertanyaan elite yang cenderung politis," ucap Toni pada Tirto, Selasa (27/11/2018).
Toni juga senang dengan salah satu usulan debat diadakan di Papua. Di sana respon masyarakat akan bisa dilihat secara langsung dengan mengundang orang pelosok desa di Papua yang cenderung sulit diakses.
"Kita harus membangun Indonesia dari desa," jelasnya lagi.
Meski wacana ini sudah berkembang, tetapi teknisnya belum dipersiapkan secara matang. Bulan Desember, KPU akan berusaha menyelesaikan agar debat bisa dimulai pada bulan Januari 2019.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui hal yang sama. Debat bisa saja terjadi di luar kota Jakarta. Namun sayang besar kemungkinan tak terjadi di Papua karena ada beberapa syarat.
"Wilayahnya kita Indonesia, jadi debat bisa tidak di Jakarta. Tapi prinsipnya tetap harus mudah buat siapapun. Mudah bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, mudah juga bagi teman-teman media," kata Arief di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Senin (26/11/2018).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yulaika Ramadhani
