Menuju konten utama

Proyek DDT Manggarai-Jatinegara Dilanjutkan Usai Dimoratorium

Sesuai rekomendasi dari Kementerian PUPR menyebutkan proyek DDT Manggarai - Jatinegara dapat dilanjutkan.

Proyek DDT Manggarai-Jatinegara Dilanjutkan Usai Dimoratorium
Kondisi konstruksi sebelum kecelakaan di Jatinegara, Jakarta. tirto.id/ Andrian Pratama Taher

tirto.id - Proyek “double double track” (DDT) Manggarai-Jatinegara sempat dihentikan sementara menyusul kebijakan moratorium seluruh proyek infrastruktur layang oleh Kementerian PUPR. Namun, kini pengerjaan DDT Manggarai-Jatinegara itu kini mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan.

"Sesuai rekomendasi dari Kementerian PUPR, alhamdulilah proyek DDT Manggarai - Jatinegara dapat dilanjutkan," kata Direktur Operasi PT Hutama Karya (Persero), Suroto, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Di samping itu, Suroto mengungkapkan bahwa pihaknya, yakni Konsorsium HK-Modern-Mitra sudah mengganti Kepala Proyek DDT Manggarai-Jatinegara.

"Selain mendapat izin untuk dilanjutkan, salah satu petikan rekomendasi dari Kementerian PUPR juga adalah mengganti kepala proyek yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek tersebut dan itu sudah kami lakukan juga," katanya menjelaskan.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan di proyek tersebut pada beberapa waktu silam yang menelan empat orang korban pekerja proyek.

Konsorsium HK-Modern-Mitra juga telah merealisasikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban sesuai hak-haknya.

Di samping santunan yang sudah terealisasikan tersebut, konsorsium juga akan memberikan santunan tambahan berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak kandung dari korban kecelakaan.

"Setelah kami pelajari lebih lanjut, terdapat dua korban yang sudah memiliki anak kandung yakni Bapak Jaenudin dan Bapak Jana Sutisna," ujar Suroto.

"Ini nanti juga akan kita berikan beasiswa untuk anak-anak ini agar dapat melanjutkan terus pendidikan hingga lulus SLTA," katanya menjelaskan.

Pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara terhadap pengerjaan proyek infrastruktur melayang berdasarkan keputusan tiga meneteri.

Rapat itu melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Keputusan moratorium muncul dengan pertimbangan banyaknya insiden kecelakaan kerja terjadi dalam pengerjaan proyek infrastruktur melayang dalam dua tahun terakhir.

"Perlu kecermatan, kedisplinan, sehingga kami melihat sementara pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah jadi pekerjaan-pekerjaan layang yang berat dihentikan sementara," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, pada 20 Februari lalu.

Baca juga artikel terkait PROYEK DDT

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari