Profil Yoon Suk Yeol Presiden Korsel dan Kontroversi Martial Law

tirto.id - Profil Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, ramai diperbincangkan setelah dirinya mengumumkan martial law atau darurat militer. Yoon Suk Yeol kemudian mencabut dekret tersebut setelah menuai protes dari banyak pihak dan penolakan dari parlemen.

Presiden Yoon Suk Yeol diketahui sempat mendeklarasikan martial law pada Selasa (3/12/2024) lalu. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk melenyapkan kekuatan "anti negara" yang dilancarkan oleh lawan politiknya.

Martial law atau darurat militer adalah pengambilalihan kekuasaan oleh otoritas militer dari pemerintahan resmi yang sedang berkuasa. Korea Selatan tercatat pernah memberlakukan darurat militer pada tahun 1979 setelah diktator Korea, Park Chung Hee, tewas terbunuh dalam sebuah kudeta.

Lebih dari empat dekade setelah pergolakan politik tersebut, Presiden Yoon Suk Yeol kembali mendeklarasikan martial law. Ia mengumumkannya lewat pidato nasional dan mengklaim ingin menyelamatkan Korea Selatan.

Deklarasi ini langsung mendapat penolakan dari anggota parlemen dan menuai kritikan dari para politisi. Tak hanya itu, gelombang protes juga muncul dari kalangan masyarakat menyebabkan ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar gedung parlemen.

Sesuai hukum yang berlaku di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol akhirnya mencabut deklarasi martial law karena mayoritas suara di parlemen menolak adanya darurat militer.

Profil Yoon Suk Yeol

Yoon Suk Yeol adalah seorang politisi sekaligus mantan Jaksa Agung yang resmi menjabat sebagai Presiden Korea Selatan sejak tahun 2022 lalu. Ia lahir pada 18 Desember 1960 dan tumbuh besar dalam keluarga berpendidikan.

Ayahnya, Yoon Ki Jung, adalah seorang profesor di Universitas Yonsei, sedangkan ibunya yang bernama Choi Seong Ja pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Wanita Ewha.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Yoon Suk Yeol belajar ilmu hukum di Universitas Nasional Seoul. Yoon Suk Yeol berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1983 dan menyelesaikan pendidikan magisternya pada tahun 1988 di kampus yang sama.

Yoon Suk Yeol mengawali kariernya sebagai jaksa pada tahun 1994 di Kantor Kejaksaan Umum Daegu. Ia pun banyak mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan nama-nama besar, salah satunya berhasil menangkap mantan Direktur Utama Hyundai Motor Company, Chung Mong Koo, atas kasus penggelapan dana di tahun 2006.

Pada tahun 2013, Yoon Suk Yeol memimpin tim investigasi khusus yang bekerja menyelidiki keterlibatan National Intelligence Service (NIS) dalam pemenangan Park Geun Hye di pemilihan presiden 2012.

Dalam kasus ini, Yoon Suk Yeol tak hanya berusaha menggugat kepala NIS, tapi juga menuduh Menteri Kehakiman Hwang Kyo Ahn mengintervensi penyelidikannya. Meski kasus ini membuat namanya meroket, Yoon Suk Yeol harus menerima konsekuensi. Ia diturunkan dari jabatannya dan dipindah ke kantor kejaksaan daerah.

Pada tahun 2016, Yoon Suk Yeol bergabung dalam tim yang menyelidiki skandal Choi Soon Sil yang ikut melibatkan peran Presiden Park Geun Hye. Skandal ini bahkan sampai berujung pada pemakzulan dan dipenjaranya sang presiden kala itu.

Setelah Presiden Moon Jae In memenangkan Pemilu 2017, Yoon Suk Yeol mendapat promosi dan ditunjuk sebagai Kepala Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul. Sejak saat itu Yoon terus mengusut berbagai kasus besar, salah satunya kasus suap dan penggelapan dana yang melibatkan Mantan Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak.

Yoon Suk Yeol tercatat telah menginvestigasi lebih dari 100 mantan pejabat dan eksekutif bisnis. Rekam jejaknya tersebut membuat Yoon Suk Yeol akhirnya dipercaya sebagai Jaksa Agung pada tahun 2019.

Yoon Suk Yeol kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengusut berbagai kasus di pemerintahan Presiden Moon Jae In. Ia bahkan berhasil menyeret Menteri Kehakiman Cho Kuk dan menjatuhkan lebih dari 10 dakwaan termasuk suap dan pemalsuan dokumen.

Kasus ini menjadi awal gesekan antara Yoon dan pemerintahan Presiden Moon Jae In. Hingga akhirnya pada Pemilihan Presiden 2022, Yoon Suk Yeol maju mencalonkan diri sebagai kandidat presiden mewakili kubu oposisi dan berhasil memenangkan pemilu.