tirto.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengumumkan potensi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Capres-Cawapres di Pemilu 2024 pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 di NasDem Tower, Jakarta.
Menurut Paloh, kemungkinan duet Anies-Cak Imin bisa saja terjadi. Kendati demikian, pihaknya belum menyampaikan secara resmi.
"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, jadi kita tunggu perkembangan satu dua hari ini," ucap Paloh seperti dikutip Antara News.
Kabar duet Anies-Cak Imin ini disampaikan oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, lewat keterangan tertulis, yang di mana sebelumnya Demokrat berkoalisi dengan NasDem dan PKS untuk mengusung Anies sebagai Capres.
Riefky mengatakan, bahwa Partai Nasdem menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies Baswedan. Dia bilang, Anies juga sudah sepakat dengan kerja sama Nasdem-PKB.
"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapat informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan," kata Riefky dalam keterangan, Kamis (31/8/2023).
"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh," lanjutnya.
Riefky Harsya menuding dipilihnya Anies-Cak Imin telah mengkhianati koalisi yang selama ini dibangun 3 parpol. Anies, kata dia, juga berkhianat lantaran sudah lebih dulu memilih Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, sebagai bakal Cawapres.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol," kata Teuku Riefky Harsya.
"Termasuk, pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh bakal Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tegasnya.
Profil Cak Imin, Rekam Jejak & Kaitan dengan Gus Dur
Muhaimin Iskandar selama ini kerap dipanggil dengan Cak Imin atau Gus Muhaimin. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966. Cak Imin termasuk keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur.
Ayah Cak Imin, Muhammad Iskandar juga mengajar di ponpes tersebut. Sedangkan ibunya, Muhasonah Iskandar menjadi pimpinan Pesantren Putri Mambaul Ma’arif.
Selain itu, Cak Imin juga masih mempunyai hubungan darah dengan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid. Ia merupakan keponakan jauh Gus Dur. Ibu Gus Dur, Sholehah adalah putri pendiri Ponpes Denanyar KH Bisri Syansuri.
Kendati demikian, Cak Imin mempunyai cerita konflik dengan keluarga Gus Dur. Pada 2008, Ketua Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB memberhentikannya sebagai ketua umum. Ini menjadi ihwal hubungan yang semakin memanas dengan sang paman.
Cak Imin lalu menggugat ke pengadilan hingga menggelar Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol pada Mei 2008 bersama sejumlah loyalisnya.
Ia menang sekaligus dianggap menyingkirkan lingkaran Gus Dur dari PKB. Sepeninggal Gus Dur, Cak Imin juga kerap berkonflik dengan salah satu putrinya, Yenny Wahid. Keduanya selama ini dinilai selalu berseberangan kendati masih mempunyai ikatan keluarga.
Semenjak memimpin PKB mulai tahun 2005, posisi Cak Imin di partai semakin tidak tergoyahnya meskipun sempat dilanda konflik dengan kubu Gus Dur.
Dalam daftar riwayat hidup sebagai pimpinan DPR RI, ia mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PKB pada tahun 2014 dan 2019 hingga menempatkan sejumlah kader duduk sebagai menteri era pemerintahan Jokowi selama 2 periode.
Selain Ketua Umum PKB, kariernya juga terus meroket dan pernah memegang jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pada usia 33 tahun, Cak Imin menjadi Wakil Ketua DPR RI termuda periode 1999-2004. Belum lagi jabatan Wakil Ketua MPR 2018-2019.
Selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia didapuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014). Saat ini, Cak Imin bahkan sedang memegang jabatan Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 silam di tengah kabar terpilih menjadi Cawapres untuk Anies Baswedan pada Pemilu 2024.
Jatah Kursi PKB di DPR dari Tahun ke Tahun
Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS), pada Pemilu 2004, PKB memperoleh 11.989.564 suara atau 10,56 persen. Capaian ini membuat PKB mengamankan 52 kursi di parlemen.
Pada Pemilu 2009, suara PKB turun drastis dengan perolehan 5.146.302 suara atau 4,95 persen. Hasil tersebut membuat PKB hanya memperoleh 28 kursi saja di parlemen.
Pada tahun 2014, PKB kembali masuk di urutan 5 dan memperoleh 11.292.151 suara atau 9,04 persen. Hal itu membuat PKB berhasil memperoleh kursi di parlemen sebanyak 47.
Di Pemilu 2019, PKB memperoleh suara 9,72 persen dan berhasil mengamankan 58 kursi di DPR. Menurut KPU, di tahun 2019, PKB setidaknya mendulang suara sebanyak 13.570.097 suara atau 9,72 persen.
Penulis: Beni Jo
Editor: Alexander Haryanto
