tirto.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, kesemrawutan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah karena Pemerintah Daerah belum siap.
"Sebagian besar Pemda sudah siap. Tapi ada beberapa yang belum siap. Ada kendala seperti pejabat yang baru sama sekali, bahkan ada pula pejabatnya yang sampai sekarang statusnya Plt," ujar Muhadjir di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).
Pelaksanaan PPDB yang semrawut terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Padahal, menurutnya, segala kebijakan PPDB berbasis zonasi telah didiskusikan dan disepakti bersama, baik pusat dan daerah.
Ia juga katakan, Permendikbud sendiri keluar bulan Desember 2018 meskipun untuk PPDB 2019. Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas provinsi hingga kabupaten/kota selama enam bulan, untuk menyepakati bersama aturan pelaksanaan dan penetapan zona daerah masing-masing.
"Makanya saya kaget kalau ada zona yang tidak ada sekolahnya. Padahal sudah kami bicarakan, kami tawarkan berkali-kali direvisi. Tapi okelah, itu masalah, justru karena itu akan kami selesaikan untuk berikutnya," ujarnya.
Ia juga memberi contoh di beberapa provinsi yang pelaksanaan PPDB berjalan lancar, seperti Kalimantan Utara dan Bali.
Menurutnya, di Kalimantan Utara, para peserta didiknya sudah dipetakan oleh dinas pendidikan setempat. Siswa-siswa kelas 6 SD dan 3 SMP dipetakan jumlahnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di suatu zona.
Begitu juga yang terjadi di Bali. Menurutnya, para orang tua sampai mendapatkan arahan terlebih dahulu dari dinas pendidikan setempat. Pengarahan lebih bersifat menentukan tujuan bersekolah dari peserta didik.
"Saya dapat laporan dari Kadisdik dan kepala LPMP, ada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali yang sudah sejak Januari kemarin melakukan pendataan siswa yang akan masuk sekolah. Itu harapan saya sebetulnya," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
