tirto.id - Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membubarkan Parlemen Catalunya dan menyerukan pemilihan lokal sesegera mungkin setelah anggota parlemen di wilayah tersebut mendeklarasikan kemerdekaan sesuai hasil referendum pada hari Minggu (1/10/2017) kemarin, demikian laporan BBC News, Sabtu (28/10/2017).
“Pemimpin Catalunya (Carles Puigdemont) memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang legal dan mengadakan pemilihan umum di wilayah tersebut. Keputusan ini diinginkan oleh mayoritas rakyat Catalunya, namun ia (Puigdemont) tak menginginkannya. Oleh sebab itu pemerintah Spanyol mengambil langkah yang diperlukan untuk mengembalikan Catalunya ke jalan yang legal,” ungkapnya.
Pernyataan resmi tersebut otomatis menggugurkan status ekonomi wilayah Catalunya, yang hanya berjarak kurang dari satu jam setelah parlemen Catalunya menyatakan kemerdekaan di wilayah tersebut.
Rajoy mengatakan bahwa penegakan aturan langsung kepada Catalunya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Spanyol melakukannya demi “memulihkan keadaan menjadi kembali normal”. Ia juga secara resmi memecat jabatan Carles Puigdemont dan anggota kabinet Catalunya lain yang berada di belakangnya.
Krisis di Catalunya bermula ketika para pemimpinnya mengadakan referendum kemerdekaan. Mereka menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menyatakan bahwa referendum rakyat Catalan tergolong ilegal. Pemerintah Catalunya mengatakan dari 43 persen peserta referendum, 90 persennya sepakat untuk merdeka dari Spanyol.
Baca juga: Setelah Catalunya, Kini Basque Ingin Merdeka
Referendum Catalunya telah menyedot perhatian publik internasional. Negara-negara tetangga Spanyol di Eropa juga baru-baru ini menyatakan sikapnya. Dua negara kuat yakni Jerman dan Inggris, misalnya, menolak untuk mengakui referendum Catalunya dan mendukung pemerintahan Spanyol di Madrid.
Pemerintah Jerman, pada Rabu (25/10/2017) waktu setempat mengatakan tidak akan mengakui kemerdekaan hasil pemungutan suara oleh parlemen Catalunya dan akan mendukung pemerintah Spanyol dalam persengketaan ini.
Sebagaimana dilansir dari Reuters, juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert mengatakan Berlin memperhatikan perkembangan situasi tersebut dengan rasa prihatin. Pemerintah Jerman menganggap bahwa pernyataan kemerdekaan secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan kesatuan wilayah Spanyol.
"Pemerintah Jerman tidak mengakui pernyataan kemerdekaan seperti itu," kata sang juru bicara.
Ia menambahkan bahwa Berlin mendukung "sikap tegas" Mariano Rajoy dalam upayanya mengembalikan ketertiban ketenangan dan ketertiban di Catalunya. "Kami berharap bahwa semua pihak terkait akan memanfaatkan kemungkinan yang masih ada untuk melakukan dialog dan menurunkan ketegangan," tambahnya.
Baca juga: Referendum Catalunya dan Sinyal Buruk Demokrasi Spanyol
Di hari yang sama, Pemerintah Inggris juga mengatakan tidak akan mengakui kemerdekaan Catalunya. Juru bicara negara tersebut mengatakan deklarasi itu didasarkan pada pemungutan suara yang sebelumnya telah dinyatakan ilegal.
"(Pernyataan kemerdekaan) itu didasarkan pada pemungutan suara yang sebelumnya dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol. Kami selanjutnya ingin melihat bahwa aturan hukum ditegakkan, undang-undang dasar Spanyol dihormati serta kesatuan Spanyol dipelihara," tambah juru bicara kepada Xinhua.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
