tirto.id - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basyir menyatakan kenaikan tarif listrik bagi pelanggan daya 900 Volt Ampere (VA), yang berlaku mulai Jumat (6/1/2017), dilakukan untuk memperbanyak jumlah rumah tangga miskin pengguna daya 450 VA. Karena itu, dia mengklaim kenaikan itu merupakan bentuk proses pengalihan subsidi saja.
"(Pelanggan daya) 450 VA itu jumlahnya ditambah hari ini menjadi lebih kurang 27 juta keluarga dari hanya 23 juta keluarga," kata Sofyan pada Jumat (6/1/2017) seperti dikutip Antara.
Dia mencatat kebutuhan dana untuk penambahan 4 juta pelanggan 450 VA itu diperkirakan sekitar Rp3-4 triliun.
Sofyan menjelaskan jatah dana subsidi bagi pelanggan 900 VA juga akan dialihkan untuk mengalirkan listrik ke daerah-daerah terpencil. Hingga kini, menurut dia, masih ada ribuan desa yang belum teraliri setrum PLN.
"Di Sumatera saja ada 1.300 (desa), untuk Papua kira-kira sekitar 1.400 (desa). Jadi ini yang kita perkirakan dalam tahun depan bisa diselesaikan," imbuhnya.
Sofyan menambahkan PLN menganggap para pelanggan daya 900 VA saat ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam kategori masyarakat miskin sehingga subsidinya layak dicabut. Berdasarkan survei PLN dan Badan Pusat Statistik (BPS), banyak pelanggan kategori daya 900 VA yang memanfaatkan pemakaian listrik untuk bisnis.
Misalnya, untuk usaha kos-kosan. "Ada kos-kosan 40 kamar dalam satu gedung, setiap kamarnya ditaruh 900 (VA). Banyak juga rumah-rumah (mewah) yang menggunakan dua kali 900 VA," ujar dia.
Adapun menurut data yang dimuat laman Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, akses listrik masyarakat di Indonesia memang masih sangat timpang. Rasio elektrifikasi masing-masing provinsi masih berbeda-beda.
Di Papua, rasio elektrifikasi masih mencapai 46,67% sampai dengan September 2016. Ini artinya lebih dari separuh jumlah total rumah tangga di sana belum menikmati listrik. Sementara di Pulau Jawa, rata-rata rasio elektrifikasi di setiap provinsi telah berada di atas 90% pada September 2016.
Sementara itu, rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Kamis (5/1/2017) kemarin, tetap mempertahankan target pembangunan pembangkit listrik yang bisa memproduksi 35.000 Mega Watt (MW) pada 2019.
"Dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) telah diputuskan, walaupun untuk mencapai itu bukan persoalan mudah. Presiden dan Wapres tetap memutuskan target itu (35.000 Mega Watt) hingga 2019," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta setelah rapat paripurna DEN berlangsung.
Pramono mengatakan meskipun berdasar perhitungan PLN dan pihak Kementerian ESDM Indonesia hanya akan mampu memproduksi 20.000-22.000 MW pada 2019, Presiden tetap menetapkan target 35.000 MW.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
