PKB: Belum Ada Pembahasan Cawapres Prabowo Bersama PAN & Golkar

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda menyampaikan belum ada pembahasan soal detail penentuan cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 14 Aug 2023 02:16 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Rakyat (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) berjabat tangan saat deklarasi dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Partai Golkar dan PAN resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai PKB untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU

tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menyampaikan empat partai pendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 telah menandatangani piagam kerja sama.

Meski begitu, piagam yang ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dari Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN tersebut belum membahas detail mengenai penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo.

Huda menyebut Gerindra dan PKB yang awal tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya hanya menerima Golkar dan PAN sebagai rekan koalisi.

“Kalau dari piagam kerja sama yang kita tandatangani saat ini hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi. Belum ada detail-detail terkait hak dan kewajiban para pihak termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” kata Syaiful Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (14/8/2023).

Huda mengingatkan kepada kedua partai yang baru bergabung tersebut bahwa penentuan cawapres adalah ranah mutlak PKB dan Gerindra. Sebagaimana yang tertera pada piagam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang ditandatangani setahun lalu pada 13 Agustus 2022.

“PKB sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra menyambut baik bergabungnya Golkar dan PAN. Namun untuk penentuan Capres dan Cawapres yang akan diusung PKB tetap berpatokan pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor,” tegasnya.

Huda menegaskan penentuan cawapres harus dipikirkan secara matang. Ia khawatir Prabowo kembali mengalami kekalahan dalam memori kelam koalisi pengusungnya yang kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019.

“Jadi pertimbangannya harus benar-benar peluang menang. Tidak sekadar jumlah kursi di parlemen, pasokan logistik, atau sekadar hasil survei. Tetapi benar-benar keseimbangan dari figur yang diusung, kekuatan logistik, hingga basis tradisional dukungan capres-cawapres yang akan diusung,” ungkapnya.

Hingga saat ini, PKB berpatokan hasil Muktamar Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024. Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai kandidat dalam Pilpres 2024.

“PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024. Ijtihad ini didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB dan program unggulan untuk bangsa jika Gus Imin benar-benar maju serta menang dalam Pilpres 2024,” kata Huda.