tirto.id - Joko Widodo memberikan pidato usai dilantik sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 2019-2024 di gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2019).
Dalam pidato tersebut, ia mengatakan potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.
"Saat ini, kita (Indonesia) sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif," katanya.
Namun, hal tersebut bukan pekerjakan gampang. Karena itu lah, ia menyebut bonus demografi tersebut sebagai kesempatan sekaligus tantangan besar.
Ia bisa menjadi masalah besar jika Indonesia tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. "Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul, dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," imbuh Jokowi.
Lantaran itu, lima tahun ke depan pemerintahannya bakal memfokuskan rencana kerjanya pada bebrapa hal. Pertama, pembangunan SDM yang akan menjadi prioritas utama.
Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penting agar bonus demografi dapat membawa perekonomian Indonesia tumbuh melesat.
"Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," jelasnya.
Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Selanjutnya, periode kedua pemerintahan Jokowi akan berfokus pada pembenahan regulasi dan tata kelola birokrasi.
Degala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, dipotong, dipangkas. "Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM," ujar Joko Widodo.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. "Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," imbuh Jokowi.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran. "Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucap dia.
Eselonisasi atau jenjang kepangkatan juga harus disederhanakan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," sambung Joko Widodo.
"Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," imbuh dia.
Terakhir, adalah transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Hendra Friana
