tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak khawatir bila pada akhirnya Presiden Joko Widodo memasukkan partai oposisi ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun mereka mengingatkan jika itu terjadi, partai tersebut tidak boleh bertingkah bak oposisi lagi.
"Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi," jelas Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).
Arsul menegaskan kembali apa yang kerap ia katakan sebelumnya: seluruh partai politik pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perkara partai oposisi ke Jokowi.
Arsul tidak menjelaskan bagaimana persisnya tidak bertindak seperti oposisi. Namun jika berkaca pada pengalaman pemerintahan sebelumnya, itu pernah dilakukan PAN.
PAN mulai melancarkan kritik kepada pemerintah secara terbuka setidaknya sejak 2017, meski saat itu status mereka masih partai pendukung pemerintah.
Pada Juli 2017, mereka jadi satu-satunya partai koalisi yang menentang opsi presidential treshold 20 persen. Mereka bahkan melakukan walkout saat rapat paripurna. PAN juga jadi satu-satunya partai yang beda suara soal Perppu Ormas.
PAN termasuk satu dari tiga partai oposisi yang potensial bergabung ke pemerintahan. Selain itu ada pula Gerindra dan Demokrat.
Arsul lantas meminta semuanya menjaga etika politik.
"Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisi terhadap pemerintahan," ucap Arsul.
Kamis (10/10/2019) lalu Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Salah satu topik pembicaraan adalah posisi Demokrat di pemerintahan Jokowi periode kedua.
"Kami berbicara itu, tetapi belum sampai ke sebuah keputusan," kata Jokowi.
Hari ini, giliran Prabowo Subianto yang akan menemui Jokowi. Rencananya pertemuan diselenggarakan sore nanti di Istana, Jakarta.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
