tirto.id - Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menilai masalah beban keuangan Pertamina karena menjalankan penugasan dari pemerintah untuk penyaluran BBM adalah hal yang wajar.
"Satu sisi lain Pertamina itu alat pemerintah, punya fungsi pembangunan. Jadi jangan semata-mata melihat masalah kerugian," ucap Askolani di Gedung Bappenas pada Jumat (7/12).
Ia menilai permasalahan keuangan Pertamina harus dilihat secara komprehensif. Pasalnya, BUMN itu tidak hanya bertugas mencari laba.
Pernyataan Askolani itu menjawab pertanyaan soal kemungkinan pembayaran ganti biaya penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah ke Pertamina. Ia memastikan penggantian biaya penyaluran BBM bersubsidi, yang sudah diatur Perpres No 43 tahun 2018, akan dibayarkan ke Pertamina, pada 2019.
"Insya Allah, tahun depan sudah dianggarkan [di APBN 2019] untuk penggantian kekurangan [biaya penyaluran BBM bersubsidi]," kata Askolani.
Namun, Askolani enggan mengungkapkan besaran anggaran yang telah direncanakan akan dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina tersebut. Ia menyebutkan kementeriannya sedang menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tentunya setelah hasil audit BPK. Apakah jumlahnya akan bertambah? Belum tahu," ucap Askolani.
Laba bersih PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun ini dipastikan turun drastis dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan paparan Kementerian BUMN, BUMN itu hanya membukukan laba sebesar Rp5 triliun pada kuartal III/2018.
Angka itu merosot jauh jika dibandingkan dengan laba Pertamina pada periode yang sama tahun 2017: 1,99 miliar dolar AS atau setara Rp26,8 triliun. Pada akhir 2017, Pertamina berhasil membukukan laba Rp35 triliun.
Apalagi, Pertamina memiliki banyak beban penugasan dari pemerintah dalam distribusi BBM saat harga minyak dunia sempat melonjak tinggi pada tahun ini. Pertamina tidak bisa mendapatkan untung besar saat harga minyak terkerek karena pendapatan di sektor hulu tergerus oleh sektor hilir.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
