Menuju konten utama

Peringatan 1 Desember di Papua, Polri: Tidak Ada Perayaan

Humas Polri mengklaim kepolisian bersama TNI telah melakukan langkah preventif agar tidak ada kegiatan hari peringatan kemerdekaan West Papua.

Peringatan 1 Desember di Papua, Polri: Tidak Ada Perayaan
Karopenmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono. Tirto.id/ Riyan Setiawan.

tirto.id - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengklaim tidak ada acara perayaan pada 1 Desember di Papua yang disebut pemerintah Indonesia sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Jadi di Papua tidak ada perayaan ya, tidak ada perayaan ultah OPM ya. Kemarin sudah mendengan evaluasi dari Kapolda Papua situasinya kondusif," kata Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin (2/12/2019).

Argo mengklaim kepolisian bersama TNI telah melakukan langkah preventif agar tidak ada kegiatan hari peringatan kemerdekaan West Papua.

"Di sana [TNI-Polri melakukan] kegiatan kopi morning yang dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh papua. Kemudian ada bakti sosial, memberikan layanan di sana," ucapnya.

Selain itu, TNI-Polri juga menerjunkan sejumlah tim medis seperti dokter umum dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga Papua.

Kemudian Argo mengatakan pihaknya telah menggelar kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) untuk masyarakat yang beragama Nasrani. Lalu TNI juga melakukan aksi terjun payung menggunakan kostum sinterklas.

Lebih lanjut, kata dia aparat juga menggelar patroli agar dapat menciptakan rasa aman di Bumi Cendrawasih itu.

"Tentunya semua menjadi bahan evaluasi. Kan ini tidak di setiap tempat sama. Nanti kami evaluasi," tuturnya.

Selain itu, Argo juga mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami terkait kasus dugaan dana desa yang dialirkan untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Termasuk tujuh desa fiktif di Manokwari yang tengah diselidiki oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.

"Perlu kami cek dulu ya seperti apa penggunaannya, seperti apa penyalurannya, kami kan belum jelas. Nanti akan kami cek, yang menyalurkan siapa, semua perlu kami cek," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PAPUA atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Hukum
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Irwan Syambudi