tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelenggarakan sosialisasi penyampaian visi-misi dan program pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Acara ini akan digelar pada 9 Januari 2019, atau satu pekan sebelum debat pertama Pilpres 2019.
Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan alasan mereka mengadakan acara khusus sosialisasi visi misi dan program serta memisahkannya dengan debat. Ini disebabkan karena yang sudah-sudah, tak ada waktu bagi masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai itu. Dengan kata lain, tujuannya agar masyarakat lebih paham.
"Karena dalam forum sosialisasi itu jauh lebih rileks, waktunya panjang, tidak diatur ketat rundown-nya seperti apa," tutur Arief di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1/2019) siang.
Meski telah menetapkan waktu penyelenggaraan, hingga saat ini KPU dan tim pemenangan dua pasangan belum sepakat soal teknis acara. Teknis yang dimaksud soal siapa yang perlu menyampaikan itu. Apakah kandidat—Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno—atau hanya tim pemenangan.
Bagi KPU, yang paling penting adalah kedua kubu saling sepakat.
"Mau tim kampanye saja boleh, mau capres-cawapresnya boleh, yang penting keduanya sepakat," kata Arief.
Belum Sepakat
Kubu capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga, meminta penyampaian visi-misi dan program disampaikan paslon. Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said beralasan paslon harus langsung menjelaskan ke masyarakat karena mereka yang akan dipilih, bukan tim pemenangan.
"Yang berkompetisi, kan, calonnya," kata Sudirman di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Namun, misalnya keinginan mereka tak disepakati, BPN Prabowo-Sandi akan patuh saja.
"Apa pun keputusannya, kami akan ikuti karena menurut saya KPU punya pertimbangan yang baik," tutur Sudirman.
Dari kubu petahana, ada yang sepakat dengan usulan Sudirman, tapi ada pula yang tidak. Salah satu yang sepakat dengan usul Sudirman adalah Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, kandidatlah yang paling tepat menyampaikan visi-misi dan program-programnya.
"Tentu saja Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, lah, yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang menyampaikan gagasan visi misi tersebut," ungkap Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1/2019). "Namanya saja visi misi paslon capres-cawapres."
Namun, Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima punya pendapat lain. Jika mengikuti aturan yang berlaku, kata Aria, penyampaian visi misi tak perlu dilakukan langsungpaslon. Paslon hanya wajib ikut debat.
"Tapi kami paham betul keinginan dari timses 02. Karena bagaimana pun itu adalah visi misi kandidat," ujar Aria kepada reporter Tirto.
Penyampaian visi misi dan program tak jauh berbeda dengan debat bila dua paslon hadir, kata Aria. Apalagi bila nanti disepakati ada panelis yang bertanya dan menguji gagasan paslon berdasarkan kompetensi mereka masing-masing.
"Nah, kalau pendalaman panelis, kan, sudah seperti debat. Makanya kami cari formulasi yang paling pas seperti apa," kata Aria.
KPU Harus Segera Putuskan
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai penyampaian visi, misi dan program sebelum debat memang penting diselenggarakan. Acara ini bisa menjawab keingintahuan publik soal apa yang akan mereka lakukan setelah terpilih sebagai presiden-wakil presiden.
Soal siapa yang memaparkan itu, Titi menganggap tim sukses pun tak apa. Justru ini berguna agar masyarakat tahu apakah mereka menguasai visi-misi yang diinginkan paslon atau tidak.
"Kekuatan tim bisa dilihat soal penguasaan mereka atas gagasan dan program yang dibawa oleh paslonnya," jelas Titi kepada reporter Tirto.
Mengingat tenggat acara tinggal satu pekan lagi, Titi meminta KPU segera menentukan format acara.
"Agar tidak terus jadi spekulasi, KPU perlu menyampaikan keterangan publik yang jelas, lugas, dan gamblang. Apalagi di tengah pemilih kita yang terbelah, spekulasi dan kontroversi mudah sekali muncul dan jadi provokasi," pungkas Titi.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
