tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida mengeluhkan soal kebijakan pemerintah yang menyerahkan program-program pembangunan Transit Oriented Development (TOD) atau rusun nempel stasiun kepada perusahaan BUMN.
Menurut Paulus hingga hari ini dirinya belum mendapatkan informasi satu pun pihakswasta yang menguasai properti developer di TOD.
“Harusnya developer BUMN itu kerjasama dengan swasta karena sekarang pengembang BUMN kan dananya dari masyarakat. Jadi kita kerja sama lah supaya tumbuhnya kompetitif dan sehat," kata dia di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Paulus juga menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir pemerintah memang tengah gencar membangun hunian vertikal yaitu rusun nempel stasiun. Pengerjaan proyek yang dilakukan oleh perusahaan BUMN ini pun tersebar di berbagai kawasan terutama di daerah pinggiran Jakarta.
Ia juga mengkritisi kualitas bangunan untuk perumahan subsidi dengan konsep nempel stasiun yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN tidak berkualitas.
"Tidak hanya masalah dampak, tapi sehat dalam kompetisi usaha dan kualitas kan. Kalau berkompetisi pasti kualitas end user yang menikmati," kata dia.
Sementara itu, Country General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung, mengatakan, seharusnya BUMN lebih fokus pada pembangunan yang menyasar masyarakat.
Menurutnya, RI seharusnya mencontoh Singapura yang memiliki lembaga seperti Housing & Development Board (HDB) sebagai lembaga pemeriksa kualitas bangunan.
Pasalnya selama ini perushaan BUMN yang menggarap perumahan atau bangunan subsidi juga memiliki target pendapatan, hal ini yang dikatakan Untung mempengaruhi kualitas bangunan.
"Harusnya Indonesia punya lembaga seperti itu (HBD) tidak ambil untung. Sementara disini, BUMN kaya ya, PP, WIKA, Adhikarya, HK itu semuanya didorong untuk profit oriented. Sehingga nggak ada yang menjalankan fungsi untuk menyediakan rumah subsidi," ujar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
