Penerbitan Perppu Dinilai Perlu Untuk Ganti Paslon Terduga Korupsi

Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah perlu menerbitkan Perppu yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah yang diduga melakukan korupsi

Sumber: Antara

Terbit 14 Mar 2018 16:06 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ilustrasi korupsi. FOTO/ Getty Images

tirto.id - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur opsi penggantian calon kepala daerah yang diduga korup oleh partai politik.

"Kalau bisa ditempuh dengan cara itu (penerbitan perppu), maka saya kira akan baik untuk pendidikan politik kita. Artinya, beri opsi penggantian calon yang tersangkut kasus hukum, sehingga kalau partai mau mengganti boleh, kalau tidak pun juga boleh tetapi dengan risiko tanggung sendiri," kata Djohermansyah Jakarta, Rabu (14/3/2018) seperti diberitakan Antara.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengatakan bahwa kalau calon kepala daerah korup dibiarkan bertarung dalam pemilihan kepala daerah, maka sistem politik di Tanah Air akan ternoda.

"Secara logika kan seharusnya secara hukum, calon yang bermasalah tidak boleh dipilih. Rakyat kemudian menjadi tidak nyaman, dan si calon sendiri juga tidak nyaman. Jadi sebetulnya, pemimpin itu harusnya yang tidak terkena masalah hukum," jelasnya.

Isu adanya beberapa nama calon kepala daerah yang menjadi tersangka berawal dari pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia menyebut terdapat beberapa calon kepala daerah yang sudah 90 persen akan ditetapkan sebagai tersangka. Nama-nama tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Rencana pengumuman calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi itu menimbulkan polemik, mengingat pemungutan suara Pilkada serentak 2018 berlangsung pada 27 Juni dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga tidak mengatur mengenai penggantian calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

Di lain pihak, KPU justru meminta KPK mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah.

"Diumumkan saja itu, tidak apa-apa. Supaya masyarakat dan pemilih tahu mana calon kepala daerah yang benar-benar bersih, dan mana yang tidak," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (13/3/2018) sore.