tirto.id - Wali Kota (Walkot) Kendari Asrun mengatakan, salah satu hambatan kotanya dalam mengimplementasikan konsep smart city adalah penerimaan masyarakat yang masih terbatas. Kendala lainnya, menurut Asrun, mencakup ketersediaan dana, teknologi, dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya juga terbatas.
Hal itu disampaikan Walkot Kendari Asrun dalam acara workshop tentang smart city yang dilangsungkan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah VI. Workshop diikuti perwakilan dari 17 kota, yang berasal dari wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Acara dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kendari Asrun di Kendari, Selasa, (10/5/2016).
Sebanyak 17 kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil VI itu antara lain Kota Jayapura, Kota Sorong, Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Parepare, Kota Palopo, Kota Makassar, Kota Baubau, dan Kota Kendari selaku tuan rumah.
Asrun menyayangkan masalah sumber daya manusia yang kurang mumpuni itu, karena ke depannya, pengelolaan smart city membutuhkan ketepatan, baik dalam pengelolaan data maupun dalam penentuan kebijakan nasib smart city.
"Padahal ini [sumber daya manusia] dibutuhkan mengingat pengelolaan kota membutuhkan data yang cepat dan akurat agar para pemangku kebijakan bisa mengambil keputusan efektif dan efisien berdasarkan data tersebut," kata Asrun.
Menurut Asrun, ketiga hambatan itu dapat dikesampingkan asal ada niat pemerintah untuk membangun smart city.
"Oleh karena itu, penerapan smart city bisa dimulai secara bertahap dengan menggunakan sumber data secara optimal," kata Asrun.
Melalui workshop, Asrun berharap supaya terlahir generasi pemikir yang konstruktif dan mampu berbagi informasi serta pengalamannya, khususnya bagi warga kota yang berasal dari wilayah yang sudah menjalankan konsep smart city.
Workshop Smart City diisi oleh narasumber-narasumber di antaranya Wali Kota Kendari, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan pemateri dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), serta pemateri dari Universitas Halu Oleo Kendari.
(ANT)
Editor: Putu Agung Nara Indra
