tirto.id - Direktur Riset Charta Politica, Muslimin menilai bungkamnya PAN dan Demokrat terkait pembentukan Pansus Pemilu DPR pada sidang paripurna kemarin, Rabu (8/5/2019) karena adanya keretakan di internal koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi.
Semestinya, kata Muslimin, sebelum ada sidang paripurna terkait pembentukan Pansus Pemilu, para partai Koalisi Indonesia Adil Makmur melakukan komunikasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat rapat, bisa satu suara untuk mendukung dibentuknya Pansus Pemilu tersebut.
"Itu kan menunjukkan tidak ada komunikasi sebelumnya antar koalisi partai pengusung [Prabowo-Sandi]," ujarnya kepada Tirto, Kamis (9/5/2019).
"Saya melihat memang sudah ada keretakan di koalisi 02 ini, padahal kan semestinya itu [rapat internal] dilakukan terlebih dahulu sebelum dibawa ke rapat paripurna, sehingga mestinya keempat partai pengusung di DPR bisa merumuskan dan membawa ke paripurna," lanjut dia.
Menurutnya, jika hanya dari fraksi Partai Gerindra dan PKS saja yang mengusulkan, Pansus Pemilu akan sulit terealisasi.
Muslimin juga menilai keretakan partai koalisi Prabowo-Sandi sudah terlihat usai pemungutan suara 17 April kemarin. Pasalnya, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, paslon 01, Jokowi-Ma'ruf unggul terhadap capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi.
Kemudian, mulai dari pertemuan Komandan Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Joko Widodo di Istana Negara kemarin.
Selanjutnya, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengkritik adanya "setan gundul" yang coba menghasut Prabowo Subianto. Menurutnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada pertimbangan politik di internal Partai Demokrat.
"Memang ada indikasi Demokrat dan PAN memang sudah tidak setuju dengan koalisi Prabowo-Sandi, termasuk misalnya membuat Pansus Pemilu," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
