tirto.id - Peneliti Militer dan Strategi Pro Patria, Kusnanto Anggoro mengatakan, ada beberapa daerah yang berpotensi rawan konflik saat berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) 2019 di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata Kusnanto, dua di antaranya adalah kabupaten Lombok Timur dan Teluk Bintuni.
"Sebagian besar potensi konflik berada pada tataran rendah atau sedang. Sesuatu yang sangat mungkin terjadi karena ulah elite politik," ujarnya saat di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).
Selain itu, daerah yang berpotensi konflik adalah daerah yang memiliki penduduk paling banyak, kontestasi politiknya paling tinggi, dan pusat kegiatan ekonominya paling intens seperti kota-kota besar di Indonesia.
"Mereka sadar atau melek informasi, adanya di kota besar, yang menggunakan Internet untuk tujuan politik pasti orang kota secara sosiologis ya. Artinya menjadi orang di pusat pusaran politik," kata Kusnanto.
Selanjutnya, daerah yang mudah terekspose oleh media seperti kota-kota besar. Pasalnya, kata Kusnanto, banyak massa yang akan melakukan unjuk rasa di daerah tersebut.
"Jadi itu mengakibatkan kota menjadi potensi konflik," tuturnya.
Namun, Kusnanto meminta kepada pihak pengamanan pemilu agar melakukan pengamanan secara terukur dan mengikuti prosedur yang berlaku.
"Aparat harus melakukan survei untuk deteksi dini, menegaskan kepada jajarannya untuk melakukan upaya pengamanan jalan dan terukur, sesuai SOP," terangnya.
Selain itu, aparat tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam mengamankan pemilu. Jika hal tersebut terjadi, harus diberikan sanksi atas perbuatannya. Sehingga tak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
"Melakukan kerja sama dengan stakeholder dan mengirim tim keamanan di daerah-daerah yang kekurangan pengamanan," tutupnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Alexander Haryanto
